jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar Aziz menyebut, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi merupakan konsesi politik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PAN. Ia khawatir konsesi itu akan mencederai muruah konstitusi.
"Patrialis kan dari PAN. Jangan sampai lobi Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) mencederai muruah konstitusi yang harus dibela hakim dengan cara memilih orang seperti Patrialis masuk konstitusi. Saya menduga ada konsesi politik," ujar Haris di kantor ICW, Jakarta, Minggu (11/8).
BACA JUGA: 10 Tokoh Sudah Minat Ikut Konvensi PD
Jika memang ada konsensi, lanjut dia, PAN seharusnya menunjuk orang yang paham konstitusi dan mempunyai track record yang baik. Untuk mencari calon terbaik, mereka bisa melakukan mekanisme perekrutan.
"PAN bisa gelar satu mekanisme perekrutan yang disalurkan ke presiden. Harusnya itu bisa diterapkan," ucap Haris.
BACA JUGA: Maftuh Basyuni Pimpin Komite Konvensi Capres PD
Di sisi lain, ia melihat Presiden seperti menjilat ludah sendiri dengan menunjuk Patrialis. Karena Patrialis sudah dievaluasi dan dicopot sebagai menteri hukum dan HAM. "Logikanya, kalau sudah ganti Patrialis, SBY seharusnya talak tiga. Menjilat ludah sendiri," kata Haris.
Seperti diketahui, Presiden SBY menunjuk Patrialis sebagai hakim konstitusi dari unsur pemerintah. Keputusan Presiden tentang penunjukan Patrialis sudah dikeluarkan pada Senin (29/7) lalu. Ia akan dilantik pada hari Selasa (13/8) mendatang. (gil/jpnn)
BACA JUGA: KontraS Desak Presiden Anulir Pengangkatan Patrialis Akbar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Kembar Siam Kembali Marak, Tanda Siklus Lima Tahunan?
Redaktur : Tim Redaksi