jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga sekaligus meningkatkan perekonomian nasional dalam upaya mencapai status negara maju.
Salah satu sektor kunci yang perlu diperkuat adalah koperasi, yang hingga kini kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih terbilang rendah.
BACA JUGA: Gandeng Dinas Koperasi & UKM Sumsel, Venteny Fokus Kembangkan Pelaku Usaha Lokal
Data dari 2021, menunjukkan bahwa proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB Nasional hanya berkisar 1,07%. Selain itu, sektor usaha koperasi masih didominasi oleh usaha simpan pinjam, yang memperlihatkan perlunya diversifikasi dan pengembangan usaha koperasi di sektor-sektor lain.
“Penguatan koperasi harus diisi oleh orang yang paham tentang koperasi dan apa yang harus diperjuangkan karena penguatan badan usaha koperasi saat ini butuh perjuangan besar,” ujar Dr. Syahnan Phalipi, pakar ekonomi UMKM dan koperasi, di Jakarta, Kamis (10/10).
BACA JUGA: MenKopUKM Sebut Cerita Nusantara 2024 Perluas Akses UMKM ke Pasar Global
Menurut Syahnan, Kementerian Koperasi dan UKM harus dipimpin oleh figur yang memiliki pemahaman mendalam mengenai koperasi agar dapat memaksimalkan peran sektor ini. Dia juga menyoroti pentingnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian nasional.
“Pelaku UMKM dan koperasi sudah memegang peran strategis dengan kontribusi mencapai 62% dari total pelaku usaha di Indonesia. Ini sangat penting dan harus dikelola oleh orang yang benar-benar paham,” tambahnya.
BACA JUGA: MenKopUKM Bidik Inabuyer B2B2G Expo 2024 untuk Memperluas Pasar UMKM
Lebih lanjut, Syahnan menekankan bahwa tugas pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengangkat Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi, dengan target pendapatan per kapita di atas USD 10.000.
“Untuk menuju status negara maju, Indonesia perlu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari 5% saat ini menjadi sekitar 7-8%,” jelasnya.
Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendorong percepatan ekonomi nasional, sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh