Kontribusi TNI dan Polri dalam Program Vaksinasi Layak Diapresiasi

Jumat, 30 Juli 2021 – 22:13 WIB
Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif (kanan) menyaksikan seorang petugas kesehatan dari TNI AD yang melakukan screning awal saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang digelar oleh Polda NTT di Mapolda NTT, Sabtu (24/7/2021). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha.

jpnn.com, JAKARTA - Keterlibatan seluruh elemen bangsa goyong royong menangani pandemi Covid-19 patut diapresiasi. Salah satunya upaya TNI-Polri dalam menggeber program vaksinasi nasional sebagai salah satu cara memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto pada Webinar Series yang diselenggarakan Moya Institute, Jumat (30/7), dengan mengangkat topik soal PPKM dan Vaksin untuk Indonesia Bangkit dari Pandemi.

BACA JUGA: Ketidakpercayaan Warga kepada Aparat Hambat Vaksinasi di Papua

Hery menilai, yang dilakukan TNI dan Polri dalam kondisi pandemi sekarang tidak hanya memerankan fungsinya sebagai institusi penjaga pertahanan serta keamanan ketertiban saja, namun terlibat aktif menggelar vaksinasi.

"Seperti Polri yang memanfaatkan seluruh Polda, Polres hingga Polsek di Indonesia untuk aktif membantu percepatan vaksinasi. Kemudian banyak bersinergi dengan instansi lainnya melakukan vaksinasi. Misalnya sewaktu Polri dan PP Muhammadiyah mengadakan vaksinasi yang dihadiri Kapolri langsung," kata Hery.

BACA JUGA: Vaksinasi Merdeka Polda Metro Jaya, Irjen Fadil: No Barrier to Entry

Menurut Hery, instansi negara seperti TNI dan Polri dapat menjadi tulang punggung program vaksinasi maupun organ-organ lain, misalnya BIN, sebab amat mudah digerakkan dengan satu garis komando.

Sementara itu pembicara lainnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyoroti mengenai maraknya bermunculan argumentasi keagamaan pada situasi pandemi saat ini di Indonesia.

BACA JUGA: 2 Tantangan Utama Program Vaksinasi COVID-19 untuk Anak, Oh Ternyata

"Soal keagamaan dikaitkan dengan penanganan Covid akibat konsekuensi kehidupan keagamaan yg sangat terbuka. Era reformasi terjadi kontestasi paham keagamaan di ruang publik," ujar Mu'ti.

Mu'ti menilai, banyaknya masyarakat yang kini aktif dalam media sosial ikut menambah kontestasi narasi keagamaan tanpa dapat dihindari. Apalagi, kata dia, saat narasi keagamaan yang beredar di media sosial tanpa melalui proses kepatutan.

"Terkait masalah ini karena ada tiga faktor. Pertama, faktor yang berkaitan dengan keterbukaan, kedua penggunaan media sosial yang eksesif, dan ketiga kecenderungan perilaku yang agresif," beber Mu'ti.

Kemudian, selebriti Tanah Air Ramzi yang turut ikut membahas tema diskusi menuturkan, masing-masing publik figur memiliki peran dan cara berbeda-beda dalam menyikapi pandemi.

"Ada yang cenderung tidak percaya Covid, PPKM serta vaksin. Ada pula yang mendapat kesempatan besar dari pemerintah namun kurang berkontribusi sehingga menjadi serangan balik. Ada juga yang abai saja, yang penting kerja," imbuh Ramzi. (dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler