jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan informasi baru soal rencana gelaran konvensi pendidikan. Awalnya pertemuan akbar itu dipakai untuk membahas seluruh persoalan pendidikan. Tetapi akhirnya dipakai untuk mengupas urusan pro-kontra pelaksanaan ujian nasional (unas).
Informasi ini disampaikan langsung Mendikbud Mohammad Nuh. Dia menuturkan, pekan depan informasi teknis tentang pelaksanaan konvensi pendidikan akan disebar. "Termasuk juga TOR (term of reference) acaranya," kata mantan rektor ITS itu.
BACA JUGA: Akomodir Pendaftar, Tambah Kursi Ekstra
Nuh menjelaskan bahwa konvensi ini dipakai untuk mencari solusi terhadap polemik pelaksanaan unas selama ini. Dia mengatakan bahwa energi masyarakat habis untuk membahas perlu atau tidak pelaksanaan ujian tahunan itu. Menurut sejumlah informasi, meskipun tema besarnya adalah unas, bakal banyak bidang pendidikan lainnya yang bakal dibahas.
Menteri asal Surabaya itu menuturkan, semua pihak boleh ikut konvensi ini. Tetapi sebelumnya, Kemendikbud bakal menyebar undangan resmi kepesertaan konvensi ini kepada sejumlah pihak. Mulai akademisi dan praktisi pendidikan hingga para pengamat dan LSM yang selama ini sering menyoroti persoalan unas.
Menurut Nuh dalam konvensi diharapkan keluar gagasan untuk pengembangan pelaksanaan unas. "Segala probelamatika unas diselesaikan di forum ini. Sehingga selanjutnya pelaksanaan unas tidak ramai terus," ujar dia.
Meskipun akan meminta pandangan-pandangan sejumlah pihak soal unas, hasil akhir konvensi ini bisa ditebak. Yakni Kemendikbud tetap "memaksakan" ada ujian nasional yang memiliki konsekuensi kelulusan siswa. Tetapi untuk prosentase bobot materi ujian yang dibuat oleh pemerintah pusat dan internal sekolah, bakal mengalami perubahan.
Nuh juga menampik konvensi pendidikan ini berkaitan dengan konvensi Partai Demokrat. "Tidak ada niatan untuk sosialisasi istilah konvensi. Konvensi pendidikan ini murni urusan akademis, bukan politik praktis (kepartaian, red)," paparnya. (wan)
BACA JUGA: Presiden Pertimbangkan Bangun Universitas di Madiun
BACA JUGA: Anggaran Tunjangan Guru Rp60,5 Triliun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabupaten Baru Kekurangan Guru
Redaktur : Tim Redaksi