JAKARTA – Pemerintah sangat yakin program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) awal April mendatang bisa berjalan mulus. Bahkan, bukan tidak mungkin rencana konversi itu diterapkan lebih awal. Setidaknya, dugaan titu muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Mantan Dirut Bank Mandiri itu mengatakan, penerapaan rencana itu diupayakan lebih awal dari jadwal semula.
“Saya tangkapnya, konversi itu akan diupayakan lebih awal. Jadi, kalau dikatakan mulai 1 April, mungkin malah Januari atau Februari ini sudah bisa dilakukan konversi,” ungkap Agus saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/1).
Ia berharap sosialisasi program tersebut bisa terus diintensifkan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tahu manfaatnya penggunaan BBM ke gas. Serta menyosialisaikan mengenai penggunaan teknologi dan keamanan energi gas. Selain lebih bermanfaat dari aspek ekonomi, pemakaian gas juga jauh lebih aman dan operasionalnya lebih mudah.
“Jadi yang saya mau respons adalah konversi itu akan didahulukan. Dana untuk menunjang kegiatan konversi itu pun sudah tersedia. Sudah ada di DIPA-nya. Namun, yang terkait dengan pembatasan kita harus menunggu Keppres yang kini sedang ditindaklanjuti Menteri ESDM," tukasnya.
Penerapan lebih awal memang tidak dilarang, apalagi penerapan itu justru akan menghemat anggaran dan mengurangi beban fiskal terkait subsidi. Dengan demikian, dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. “Kalau inisiatif dimulai lebih awal, itu baik dan sesuai dengan harapan kami juga yaitu ada sosialisasi lebih awal sehingga masyarakat Indonesia bisa berbondong-bondong beralih ke gas,” jelasnya.
Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengungkapkan, pihaknya masih menunggu restu DPR untuk pelaksanaan pembatasan BBM subsidi ini. “Opsi itu sedang dites DPR. Kalau DPR merasa tidak sreg, ya belum bisa,” katanya.
Terkait rencana itu, anggota dewan akan memanggil beberapa pemangku kepentingan untuk menelaah apakah opsi yang disiapkan pemerintah siap dilaksanakan semua pihak pada 1 April mendatang. “Semua stakeholders akan dipanggil, Pertamina, BP Migas, BPH Migas, PT DI, apakah mereka merasa oke atau tidak. Kalau tidak mereka bisa kasih opsi lain,” tuturnya.
Karena opsi belum diketok, masih terbuka semua kemungkinan opsi lain, termasuk kenaikan harga BBM. “Segala sesuatu mungkin saja terjadi,” ucapnya.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung upaya pemerintah soal kebijakan pembatasan BBM itu. “Saya kira kalau tujuannya mengurangi beban yang begitu berat bagi pemerintah dan mengurangi ketimpangan dalam hal distribusi yang tidak tepat sasaran, kenapa tidak" Itu kan tujuan kita semua,” ujar Suryo Bambang Sulisto, Ketum Kadin.
Kebijakan membatasi penggunaan BBM subsidi diharapkan mampu mengurangi beban anggaran pemerintah dan menghilangkan subsidi yang tak efisien. Di samping itu, pembatasan akan mengurangi ketimpangan distribusi subsidi. Artinya, subsidi semakin tepat sasaran. (lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkab Haur Siapkan 3.000 Ha untuk Rumah Orang Miskin
Redaktur : Tim Redaksi