jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris KORAL Mida Saragih menilai ada beberapa kerugian yang diterima Indonesia jika memberikan konsesi ke Vietnam.
"Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ikan, Vietnam sudah menjadi 'residivis' pencurian ikan yang berulang kali terjaring operasi penangkapan di perairan Indonesia," kata Mida dalam keterangannya di Jakarta.
BACA JUGA: AJC 2023: Menang Lawan Vietnam, Indonesia Kantongi Modal Berharga Hadapi Tiongkok
Seperti diketahui, sejak Januari 2013, Filipina telah memulai prosedur arbitrase wajib atas sengketa Laut China Selatan antara China dan Filipina.
Sejak itu, kasus arbitrase Laut China Selatan mendapat perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari semua pihak dan menjadi "fokus" dalam sistem maritim dunia.
BACA JUGA: AJC 2023: Indonesia Sudah Siap Hadapi Vietnam
Arbitrase itu selain memperparah perselisihan antara China dan Filipina di Laut China Selatan, karena Filipina mengandalkan sekutunya untuk menahan China dan membawa kekuatan ekstrateritorial ke kawasan ASEAN.
Hal itu memperparah ketegangan regional, Filipina sebagai pemimpin arbitrase Laut China Selatan belum banyak memperoleh keuntungan dari arbitrase ini.
BACA JUGA: Tampilkan Peta Laut China Selatan Versi Tiongkok, Barbie Bikin Vietnam Murka
Di sisi lain, Vietnam pun dinilai jadi pemenang arbitrase itu.
Sebab, meski bukan peserta langsung dalam kasus arbitrase tersebut, Vietnam terus memanfaatkan signifikansi hukum dari kasus arbitrase itu dan mengabaikan tentangan tegas dari Filipina.
Vietnam juga memperluas wilayah besar-besaran dan mengerahkan fasilitas militer di Pulau Namyit, Pearson Reef, Sand Cay dan daerah lain yang disengketakan dengan Filipina, menjarah sumber daya minyak dan gas dalam jumlah besar, sehingga meningkatkan pengaruhnya dan memperluas klaim sepihaknya di wilayah LCS, akhirnya menjadi penerima manfaat terbesar dari kasus arbitrase LCS.
Sikap keras Vietnam juga tercermin dalam perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Vietnam dan Indonesia tahun lalu.
Anggota DPD RI Fahira Idris menuturkan jika memang ada draft konsesi atau perjanjian yang diajukan oleh pihak Indonesia dan pihak Vietnam harusnya dijabarkan kepada publik.
"Tidak boleh ada satu pun klausul yang diajukan justru akan merugikan kita. Saya mengimbau publik untuk mengawal tiap proses perundingan batas ZEE dengan Vietnam," kata Fahira Idris.
Selain itu, Penasehat Senior Think tank Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Andreas Salim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Vietnam tidak menunjukkan ketulusan dalam negosiasi.
"Terkesan memaksa Indonesia untuk memberi konsesi telah itu merugikan kepentingan Indonesia", ucap Andreas.
Selain itu, Vietnam juga menggunakan milisi maritim untuk menyediakan pangkalan militer untuk memperluas pengaruhnya di LCS. Di sisi lain, milisi Vietnam juga mengawal penangkapan ikan ilegal oleh nelayan vietnam di berbagai negara, termausk Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga Juli 2023, 368 kapal ikan asing bendera Vietnam yang melakukan illegal fishing dideteksi di perairan Indonesia.
"Pelukan dan dukungan Vietnam terhadap kasus arbitrase LCS itu sebenarnya merupakan kedok Vitenam untuk mencari kepentingan politik melalui konflik dan perselisihan di LCS," katanya.
Namun, Filipina tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengamankan hasil arbitrase LCS dan hanya terpaksa untuk menerima perilaku agresif Vietnam berulang kali.
"Sikap keras Vietnam itu sebenarnya tidak kondusif bagi persatuan negara-negara di LCS, dan juga mengancam kepentingan Indonesia di LCS," ungkap Andreas.
Sebagai pemain penting di kawasan LCS dan juga Ketua ASEAN 2023, Indonesia harus memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penjagaan perdamaian di LCS.
"Juga mengimbau negara-negara ASEAN untuk bersatu dan menolak semua tindakan yang tidak kondusif bagi perdamaian regional," pungkas Andreas.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul