PADANG--Bencana datang, bukan sekali saja, tapi berulang-ulang. Namun, apa yang dilakukan setelah itu. Meski telah berulang kali dihantam bencana, belum sedikitpun terbersik dari pikiran warga untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Tak hanya sekadar mata pencaharian, harapan mereka juga sudah bulat di tanah leluhur.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lambungbukik, Firdaus, menyebutkan, meski warganya di Batubusuk kerap mengalami musibah, namun, mereka belum berpikir untuk pergi. Sulit, kalau harus memulai hidup di lokasi yang baru, apalagi lokasi yang asing.
“Memang benar, warga Batubusuk, Lambungbukik, sangat rentan menjadi korban bencana. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Namun, untuk memindahkan mereka, mungkin sangat berat,” kata Firdaus yang meninjau korban bencana di Batubusuk, Kamis (26/7).
Menurutnya, yang baik dilakukan saat ini adalah, pemerintah memberikan pemahaman tentang mitigasi bencana kepada masyarakat dengan lebih baik. “Kalau berharap relokasi, tentu prosesnya sulit, dan biayanya mahal. Lagipula, sulit meminta mereka pindah,” kata Firdaus.
Yernida (39), warga korban banjir bandang di Batubusuk mengaku enggan, kalau relokasi dijadikan bagian dari solusi pemko. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di Batubusuk berprofesi sebagai petani dan pengelola ladang. Tidak mungkin, kalau harus dipindahkan ke lokasi lain.
“Kami sudah biasa terkena imbas air bah seperti ini, meski ini yang paling besar. Kalau ingin meminta kami pergi dari kampung kami, itu bukanlah solusi yang diharapkan warga di sini,” kata Yernida yang memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk lokasi parkir tidak gratis para “pengunjung” bencana Batubusuk.
Sulit Relokasi
Sekretaris Kota Padang Emzalmi menyebutkan, melakukan relokasi memang akan sulit. Karena, kebanyakan warga berdiam secara turun-temurun di daerah bencana itu. Namun, dia berharap, warga lebih hati-hati dalam menentukan lokasi pembangunan perumahan di masa datang.
“Banjir bandang bukan siklus tahunan, melainkan kejadian yang terjadi lebih dari 100 tahun sekali. Bahkan, meluapnya Batang Kuranji, terjadi sekitar 20 tahun lalu. Jadi, antisipasi tahunan, tentu tidak dilakukan secara khusus,” kata putra Kuranji ini.
Menurutnya, kalaupun ada rencana relokasi, tentu harus dilakukan kajian mendalam. Tidak hanya secara geografis, juga dari segi historis dan sosiologis. Namun, untuk sementara, opsi relokasi, katanya, belulah menjadi sebuah hal yang urgen (penting). Tiga hal pokok yang akan dilakukan pemko, agar tidak ada lagi korban harta, benda, di masa depan adalah terus menjaga kelestarian hutan lindung. Karena, bencana ini tidak terlepas dari aksi pembalakan liar yang kerap terjadi di sekitar aliran hulu sungai.
“Pertama, kita lihat dari aspek ekologis. Jangan lagi mengganggu alam, karena alam bisa murka. Allah juga murka terhadap orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengelola alam dengan baik,” sebut Emzalmi.
Selanjutnya adalah, memastikan seluruh warga yang ingin mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai, harus berada di luar garis sempadan sungai. Karena, risikonya sangat besar, jika memaksakan membangun rumah atau tempat berusaha di daerah itu. Selama masih di luar garis sempadan sungai, Insya Allah akan aman.
“Terakhir adalah, sungai secara alamiah akan mengalami perubahan-perubahan, baik secara cepat atau lambat. Untuk memgamankan warga di sekitar sungai, tentu pemko tidak bisa berjalan sendiri. Karena, sudah ada perwakilan pusat, Balai Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI yang bertanggungjawab,” kata Emzalmi.
Sementara itu, ratusan warga di Kotopanjang, masih terisoliasi dan tidak bisa keluar akibat putusnya jembatan Kalawi Kotopanjang. Untuk menyelamatkan warga, Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumbar akan memasang jembatan daruratuntuk mengganti sementara jembatan yang telah ambruk.
“Untuk sementara akan kita pasang jembatan darurat, sehingga warga Kotopanjang bisa menyeberang jika mau pergi ke arah Limaumanih,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar, Suprapto.
Saat ini sebut Irwan, jembatan darurat atau bailey sudah disiapkan. Namun karena lalu lintas masih padat, petugas dinas PU kesulitan melakukan pengangkutan. Ditargetkan, pemasangan jembatan segera dilakukan.
Pantauan koran ini kemarin, sejumlah warga Kotopanjang-Limaumanih terpaksa menyeberangi sungai untuk keluar dari Koto Panjang menuju Limaumanih. Saat ini, ada sekitar 180 KK tinggal di Kotopanjang yang terisoliasi akibat jembatan putus. (rvi/tin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatah Berkurang, Pembagian Raskin Diprotes
Redaktur : Tim Redaksi