JAKARTA - Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khairul Huda menegaskan, para korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jatim, bukanlah orang-orang bodoh yang terus ingin dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebab para korban tidak ingin dimanfaatkan, apalagi dipolitisasi.
“Setiap upaya untuk memanfaatkan, mengekspolitasi dan politisasi korban lumpur panas Sidoarjo, harus dilawan. Sebab mereka hanya ingin megambil keuntungan dari para korban. Ironisnya, mereka yang mengecam pihak Lapindo, tidak mengerti persoalannya,” tegas Khairul Huda kepada wartawan, Jumat (22/6).
Huda meminta pihak-pihak yang tidak mengerti masalah di Porong, Sidoajo, jangan lagi mengekspolitasi para korban. “Kami yang paling tahu dan paling mengerti. Kami pantau terus gerakan-gerakan yang hanya mengeksploitasi para korban. Pada saatnya, akan kami ungkap motif semua di balik gerakan itu,” tambahnya.
Menurut Huda, keingian korban adalah pelunasan atas pembayaran tanah, rumah dan bangunan. Semua itu sudah berjalan dan sisanya juga akan diselesaikan. Pekan lalu, pihak Bakrie telah melunasi pembayaran 4000 berkas lagi dan sisanya akan dituntaskan akhir tahun ini.
“Pembayaran itu yang perlu kita kawal, bukan melakukan aksi dan politisasi yang mengakibatkan harapan para korban soal pembayaran tanah, rumah, dan bangunan jadi terhambat. Jika ini yang terjadi, korban bertambah susah dan membuka celah konflik baru,” kata Huda.
Sementara itu mantan anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR Taman Achda mengingatkan semua pihak untuk mencegah masalah korban lumpur panas ini menjadi bagian dari politisasi. Karena itu masyarakat jangan didorong ke arah politisasi yang hanya menambah kesulitan para korban.
“Menurut saya, para korban harus menjadi perhatian utama untuk ditolong dan diberdayakan, bukan dipolitisasi. Politisasi hanya akan menambah masalah baru,” ujar Achda.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyimpangan Bansos APBD Banten Dilaporkan ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi