jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa yang berujung ricuh di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (23/9).
Sampai saat ini sudah ada 22 warga sipil tewas dalam peristiwa tersebut.
BACA JUGA: Berita Duka, Budi Santoso Meninggal Dunia
"Pemerintah dan pasti masyarakat sangat prihatin atas peristiwa ini. Sungguh kita tidak ingin ada prajurit, masyarakat sipil yang cukup banyak jumlahnya meninggal, ada polisi yang luka," kata Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.
Ini disampaikan Moeldoko didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai menerima para ketua DPRD kabupaten/kota se Papua dan Papua Barat di KSP, Selasa (24/9).
BACA JUGA: PT CPSJO Perkarakan Eggi Sudjana, Ini Penyebabnya
"Kami sangat berharap bahwa semua persoalan nanti bisa diselesaikan, tetapi kami juga paham penyelesaian Papua menyeluruh, holistik, tidak bisa hanya pendekatan keamanan," jelas mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko menyebutkan, pendekatan untuk menyelesaikan persoalan di Papua juga harus menyentuh sisi kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan dan pendekatan lain yang lebih manusiawi dan bermartabat.
BACA JUGA: Aksi Demo Mahasiswa di DPRD Sumut Memanas, Pagar Kawat Dirusak
Disinggung tentang penarikan pasukan dari Bumi Cenderawasih sebagaimana permintaan sejumlah tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, Moeldoko menyatakan tuntutan itu perlu dikaji lebih dalam.
"Kami perlu pengkajian lebih dalam karena tugas negara melindungi segenap bangsa dan warganya. Di Papua itu yang ada di sana berbagai etnis, masyarakat pendatang, dan seterusnya. Semua itu membutuhkan kepastian keselamatan pengamanan," tegas Moeldoko.
Oleh karena itu, tambahnya, penugasan prajurit TNI dan Polri ke Papua dan Papua Barat adalah dalam rangka untuk melindungi semua masyarakat di sana.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam