jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mulai berpikir mencari menteri perhubungan yang baru.
Sebab, korupsi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di bawah era Budi Karya Sumadi justru makin menjadi-jadi.
BACA JUGA: 3 Dirjen Kemenhub Masih Plt, Menhub Jamin Kinerja Tetap Prima
Kondisi terparah terjadi di Dirjen Perhubungan Laut. Dua petinggi ditjen itu diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemenhub yang dinakhodai Budi Karya bukannya mengalami perbaikan, justru semakin menjadi-jadi," kata Jajang.
BACA JUGA: Menhub: Dana Sudah Disiapkan
Di sisi lain, KPK terus mendalami tiga kartu debit yang diberikan PT Adhi Guna Keruktama (AGK) ke Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono diduga sebagai sarana baru penyerahan uang suap.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik juga menelusuri bagaimana Tonny mengambil uang miliaran rupiah dengan kartu itu.
BACA JUGA: Suap di Kemenhub, Budi Karya jadi Sorotan
"Yang jelas tidak bisa sehari," ujarnya.
Sebab, pengambilan uang tunai dalam jumlah besar dengan mesin ATM sangat terbatas.
Selain itu, penyidik mendalami indikasi bahwa praktik suap di pengadaan pengerukan alur pelayaran yang diduga sudah berlangsung lama.
Indikasi tersebut mencuat seiring besarnya jumlah uang.
Tidak tertutup kemungkinan, uang itu merupakan bagian fee dari proyek-proyek yang dikerjakan PT AGK selama ini.
"Itu masih kami dalami," kata Febri. (tyo/jun/lyn/wan/c10/c9/ang)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah BKS Terjaring KPK, Begini Pesan Istana
Redaktur : Tim Redaksi