JAKARTA -- Rapat kabinet terbatas di Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas lima masalah yang dianggap Presiden membawa dampak buruk bagi stabilitas negara. Dalam rapat itu hadir Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo, Kabareskrim Komisaris Jenderal Sutarman, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Djoko Suyanto, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dan Jaksa Agung, Basrief Arief.
Hal pertama yang dibahas dalam rapat adalah mengenai kasus-kasus korupsi besar yang merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden meminta penegak hukum dan kementerian dapat mencegah tindak pidana korupsi di lembaganya masing-masing.
"Dua tahun terakhir ini masih terjadi, kasus korupsi yang melibatkan unsur DPR ataupun DPRD, dengan unsur pemerintah pusat maupun daerah. Utamakan pencegahan, manakala telah terjadi penindakan, dengan tegas siapapun,dari parpol manapun, apapun profesinya dan jabatannya harus ditindak," kata Presiden di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7).
Selain itu, rapat juga membahas mengenai pengadaan barang dan jasa yang belakangan sering di mark up oleh oknum instansi tertentu. Belum lagi, dalam kasus dugaan mark up, cenderung juga melibatkan pengusaha yang ikut dalam proyek pemerintah.
"Harga Rp1 miliar disuruh membeli negara Rp 2 miliar. Itu masih ada kerawanan dan harus dicegah,"tegasnya.
Rapat yang berlangsung kurang lebih tiga jam ini juga membahas mengenai perpajakan. Presiden menyatakan, perlu adanya peningkatan pemasukan pajak. Oleh karena itu penegak hukum kembali diminta untuk memantau kasus-kasus penyimpangan pajak, yang merugikan negara. Masih berhubungan dengan pajak, Presiden juga mengungkit masalah bea cukai. Bea cukai dan pajak, kata dia, harus diselamatkan agar membawa keuntungan bagi negara, bukan sebaliknya.
"Menyangkut perpajakan bea cukai, ini juga rawan. Saya sering ke luar negeri hitung-hitungan kerjasama perdagangan Indonesia dengan luar negeri. Kadang-kadang ada selisih, menurut mereka, kita surplus, menurut kita, kita defisit, ada sejumlah angka, ini bisa terjadi kalau ada barang keluar dari Indonesia tidak melalui pintu yang benar, atau ada penyimpangan,"terang Presiden.
Masalah terakhir, yang juga menjadi sorotan rapat kabinet ini adalah pertambangan minyak dan gas. Terutama juga sengketa lahan pertambangan antara perusahaan tambang dengan warga sekitar. Ia meminta semua pihak bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang berujung pada kekerasan.
"Ini juga rawan dan harus menjadi prioritas kita. Sebenarnya saya sudah melaporkan ke BPK, BPKP, PPATK, Kepolisian dan secara tidak langsung ke KPK untuk melihat kembali sejumlah area rawan ini," tuturnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bos Koperasi Langit Biru dan Istri Diboyong ke Bareskrim
Redaktur : Tim Redaksi