jpnn.com, JAKARTA - Panjangnya proses pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap pertama ditanggapi sinis oleh Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono.
Eko yang sejak awal gencar menolak PPPK menilai itu risikonya kalau tidak konsisten dengan perjuangan.
BACA JUGA: Bu Nur Ungkap Penyebab Honorer K2 di Daerah Selalu Tertinggal
Sejak awal, sambung Eko, roh perjuangan PHK2I adalah PNS, bukan PPPK. Kalau mau jadi PPPK sudah sejak awal diterima tanpa harus berdarah-darah berjuang, sampai tidur di jalanan berhari-hari demi mendapatkan regulasi diangkat PNS.
"Gagalkan saja PPPK itu. Itu pengingkaran perjuangan. Enggak sesuai dengan roh perjuangan PHK2I," tegas Eko kepada JPNN.com, Kamis (5/11).
BACA JUGA: Anji: Jerinx SID Memang Kasar Kata-katanya, Kepala Saya Pernah mau Diinjak
Dia mengungkapkan, alasannya tetap konsisten berjuang demi status PNS karena tahu kedudukan PPPK lemah. Kalau jalan menuju PNS sudah tertutup rapat, dia menyerahkan keputusan kepada anggotanya ikut tes PPPK atau tidak.
Namun, sebelum ikut tes PPPK, harus ada perjanjian dengan pemerintah semua honorer K2 lintas instansi diangkut. Bukan hanya tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh.
BACA JUGA: Desember Ceria bagi CPNS 2019, 2 Kali Kelabu untuk PPPK
"PHK2I itu mewadahi semua profesi di instansi pemerintah. Bukan hanya tiga formasi itu. Mestinya kan ketum PHK2I ingat itu, bisa saja ikut tes PPPK tetapi ada syaratnya. Semuanya diakomodir dan bukan malah selamatkan diri sendiri," kritiknya.
Honorer K2 tenaga kependidikan di Surabaya ini menambahkan, bargaining position mereka jadi lemah karena sebagian sudah pilih ikut tes PPPK.
Mereka tidak berpikir lagi ada tenaga teknis administrasi yang belum terakomodir.
Perhitungan bahwa rekrutmen PPPK tahap pertama adalah pembuka jalan, bagi Eko Mardiono hanyalah retorika belaka. Sebab, pemerintah belum tentu setuju merekrut seluruh honorer K2 jadi PPPK.
"Memangnya ada jaminannya sisa honorer K2 diakomodir. Kan enggak ada makanya saya mati-matian menolak karena tidak ada jaminan itu," ucapnya.
Eko mengaku kasihan dengan rekan-rekannya yang lulus PPPK tetapi belum bisa menikmati hasilnya dan tetap menyandang status honorer K2.
Setelah diangkat juga, harus waswas karena bisa saja kontrak tidak diperpanjang lagi.
Akhirnya, pengabdian belasan hingga puluhan tahun hilang sekejap hanya dalam beberapa tahun mengabdi kalau diberhentikan kepala daerah dengan alasan kinerja buruk.
"Sudah tolak saja itu PPPK wong sampai sekarang enggak jelas gitu kok," tandasnya.(esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad