Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Informasi BKPP Kota Tangsel, Ade Agustiawan mengatakan, pihaknya telah mendengar pernyataan Kemenpan RB, Azwar Abubakar, soal pemerintah akan membuka penerimaan CPNS baru pada 2012.
"Selama ini Kota Tangsel sebagai daerah otonom baru sangat kekurangan pegawai. Dengan adanya kabar itu, kebutuhan pegawai diharapkan dapat secepatnya terpenuhi," ujarnya kepada Tangerang Ekspres, kemarin.
Ade menguraikan, berdasarkan pedoman penghitungan pegawai, kebutuhan pegawai di Kota Tangsel mencapai 10.000 pegawai. Saat ini pegawai hanya terdapat 5.335 PNS.
"Belum lagi berkurang karena banyak yang pensiun. Bila diprediksi, apabila satu tahun yang pensiun 75 orang, maka lima tahun kedepan kekurangan pegawai di Kota Tangsel bertambah lagi sebanyak 350 orang," beber laki-laki bertubuh tambun ini.
"Idealnyakan 10.000 pegawai dan dikurangi PNS yang ada 5.335 orang, maka kebutuhan sekitar 4.665 pegawai. Ditambah lagi apabila dalam lima tahun diprediksi akan ada 350 pegawai yang pensiun," paparnya.
Sebelumnya, kata Ade, pemerintah pusat memerintahkan untuk menghitung ulang kebutuhan pegawai, karena pemerintah pusat akan membuat peta jabatan untuk menentukan kebutuhan riil formasi jabatan yang ada.
"Pemerintah pusat sedang melatih 4.200 orang analis jabatan. Orang-orang inilah yang akan membuat peta jabatan semua lembaga dan instansi pemerintah," terang Ade.
Dengan peta jabatan itu, menurut dia, akan diketahui berapa kebutuhan riil dan spesifikasi kemampuan yang diperlukan untuk mengisi formasi jabatan. Proses seleksi penerimaan CPNS itu, akan dilakukan bersama konsorsium perguruan tinggi.
Sementara mengawali tahun 2012, ada kabar gembira untuk PNS. Pemerintah pusat telah memutuskan akan menaikkan gaji seluruh PNS mulai awal tahun ini.
"Itu sudah amanat Presiden, jadi wajib. Kalau di RUU APBN sejak 1 Januari hitungannya. Penyesuaian itu terhadap penghasilan PNS dengan inflasi agar tidak makin berat," kata Ramli Efendi Naibaho Deputi Menteri Bidang SDM Kemenpan RB.
Ramli mengatakan, angka kenaikan gaji ditetapkan 10 persen. Namun, implementasinya disesuaikan dengan besaran gaji. Untuk pejabat yang berpenghasilan besar, kenaikannya hanya 4-6 persen.
"Golongan bawah naik 10 persen. Malah, yang rendah ada yang 11 persen," tukas Ramli.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Ruhamaben setuju bila kebutuhan pegawai di Kota Tangsel terpenuhi. Kendati demikian, dewan akan mengusulkan perlunya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tata susila dan tata tertib untuk PNS.
Usulan Perda Tata Susila itu, lanjutnya, merupakan masukan dari masyarakat saat reses ke setiap wilayah di Kota Tangsel. Masyarakat juga menyoroti perilaku PNS yang masih mengenakan seragam kerap kepergok tengah menginap di hotel atau losmen, bahkan bersama pria atau wanita yang bukan pasangan sahnya.
Ada pula PNS yang keluyuran di luar kantor tidak sedang bertugas serta menggunakan mobil kantor. Mereka meninggalkan pekerjaan pada jam dinas dengan berbagai macam tujuan seperi berlanja, ke bengkel, jemput anak sekolah, sampai beli pakan burung. Politisi asal PKS itu menilai adanya Perda tersebut memperkuat ketentuan yang menyangkut perilaku dan tata tertib kerja PNS.(aen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkes Isolasi Sumber Penularan
Redaktur : Tim Redaksi