jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin lebih setuju jika pernyataan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut Presiden Joko Widodo "ngibul" disematkan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Pasalnya, Kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil lebih banyak mendorong legalisasi daripada redistribusi tanah pada rakyat. Padahal poin penting dari reformasi agraria adalah redistribusi tanah.
BACA JUGA: Yakinlah, Kritik Amien Rais ke Jokowi Tak Bermaksud Jelek
“Saya kira yang terus didorong Kementerian Agraria selama ini legalisasi tanah. Redistribusi tak pernah dilaporkan ke presiden. Jadi yang disebut ngibul itu adalah kementeriannya, kenapa lebih banyak mendorong legalisasi ketimbang reditribusi untuk rakyat,” ujar Iwan pada diskusi "Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria?" yang digelar di DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (21/3) petang.
Menurut Iwan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebenarnya telah merencanakan redistribusi tanah pada rakyat. Hanya saja targetnya sangat kecil. Karena itu ia menyebut program tersebut telah gagal.
BACA JUGA: Di Rapimnas Perindo, Jokowi Singgung soal Kritik Asbun
“Jadi yang harus dilakukan itu dibenahi strukturnya, disiapkan rumah tangga petani agar punya tanah yang cukup, lalu siapkan sertifikasinya. Legalisasi enggak boleh disebut reformasi agraria. Pemerintah lupa inti dari reformasi agraria itu redistribusi tanah," pungkas Iwan.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Nasihat Pengamat untuk Luhut Panjaitan, Simak nih
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Dewan Ini Setuju Omongan Amien Rais, Ada Datanya
Redaktur & Reporter : Ken Girsang