JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) direncanakan akan memediasi Sembilan orang fungsionaris Partai Demokrat dengan Metro TV dan TV One di Kantor KPI Jakarta Pusat, Selasa (6/3) siang.
Mediasi ini menurut Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, Ferry Juliantono sebagai langkah awal KPI menyelesaikan dugaan pelanggaran penyiaran yang dilakukan oleh Metro TV dan TV One.
“Siang nanti sekitar pukul 13.30 Wib, KPI mempertemukan sembilan fungsionaris Demokrat dengan Metro TV dan TV One di kantor KPI. Sebagai pelapor kami sudah mempersiapkan bukti-bukti yang berasal dari TV One dan MetroTV, ditambah sumber berita lainnya,” kata Ferry Juliantono kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/3).
Bukti-bukti yang akan diajukan lanjutnya untuk menjelaskan bahwa ada fakta kepentingan pemilik dua televisi tersebut yang tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai pimpinan partai dan pembina ormas.
“Ketidak objektifan pemberitaan dengan melakukan penggiringan opini jelas telah melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran khususnya pasal 2 soal etika dan pasal 5 yang berbunyi memberikan informasi yang benar, seimbang, bertanggung jawab, dan juga pasal 36 yang berisi kewajiban untuk menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu serta pasal 8 mengenai rasa hormat terhadap hal pribadi dan ketepatan serta kenetralan program berita,” tandasnya.
​​​Selain itu lanjut Ferry, Demokrat juga menganggap ada tendensi telah terjadi pelanggaran UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers khususnya Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan serta azas praduga tak bersalah.
"Harapan kita, tentunya forum mediasi bisa berjalan secara jernih sehingga KPI bisa mengambil keputusan secara objektif dan tidak memihak atas dugaan pelanggaran itu," harap Ferry.
Sebelumnya, Kamis (23/2) MetroTV dan TV One dilaporkan ke KPI oleh fungsionaris DPP Partai Demokrat. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dharna Sebut THR Menteri, Nyoman Tegaskan untuk Commitment Fee
Redaktur : Tim Redaksi