KPK akan Jemput Paksa Anak Bos PKS

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  tidak akan menyerah menghadirkan pengusaha Ridwan Hakim sebagai saksi kasus suap impor saksi. Meski Ridwan disebut-sebut tengah berada di Turki, komisi antirasuah itu akan tetap mengirim surat panggilan kedua. Bahkan, jika nanti surat panggilan kedua tersebut tak digubris, maka anak bos PKS Hilmi Aminuddin itu akan dijemput paksa dalam pemanggilan ketiganya.

 "Nanti kita akan berkoordinasi dengan perwakilan negara kita dimana. Nanti kita tunggu, kita yakin dia akan hadir," papar jur bicara KPK Johan Budi di kantornya Senin (18/2). Karena itu KPK terus berusaha untuk menghadirkannya. Sebab, lanjut Johan, keterangan Ridwan dirasa sangat perlu untuk kepentingan penuntasan kasus tersebut suap impor sapi.

Sebenarnya Ridwan akan diperiksa KPK, Jumat (15/2). Namun, Johan mengaku sampai saat ini belum mendapat alasan ketidakhadiran Ridwan. Begitu juga soal keberadaan Ridwan Hakim saat ini. "Sampai hari Jumat kemarin belum ada info itu ke saya," kata Johan.

Hari ini  sejumlah saksi dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus dugaan suap impor kuota daging sapi, Senin (18/2). Juru bicara KPK Johan Budi menyatakan, dari sejumlah saksi itu ada yang hadir dan juga tidak.

Menteri Pertanian Suswono hadir sebagai saksi, untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian, kata Johan, Maria Elizabeth Liman dari kalangan swasta yang dijawalkan diperiksa sebagai saksi, belum hadir hingga saat ini. Begitu juga Elda Devianne Adiningrat dari kalangan swasta belum hadir. Kemudian, Jerry Roger dalam kasus yang sama juga belum hadir untuk diperiksa sebagai saksi. "Kalau Suwarso Martomiharjo hadir," tegas Johan, kepada wartawan, di KPK, Senin (18/2).

Seperti diberitakan, nama pengusaha,  Ridwan Hakim, mendadak ramai diberitakan. Ridwan yang merupakan anak Ketua Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin itu, diketahui berangkat ke luar negeri 7 Februari 2013.

Sehari berikutnya, 8 Februari 2013 KPK mengirim surat permintaan pencegahan ke luar negeri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Empat orang yang dicegah, salah satunya Ridwan Hakim. (boy/jpnn)