jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permohonan DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk memberikan izin pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati sah-sah saja.
"Secara hukum KPK berhak menolak atau menerima permohonan DPRD (Gunung Mas). Apapun sikap KPK sah," kata Margarito, saat dihubungi, Kamis (26/12).
BACA JUGA: PKB Siap Hadapi Somasi soal Foto Gus Dur
Dia beralasan, sebagai lembaga penegak hukum yang menangani kasus dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Hambit Bintih sebagai tersangka, KPK punya kewenangan atas Hambit.
"Secara hukum KPK punya kewenangan menahan dan bertanggung jawab atas hal ihwal hukum atas tersangka itu. Keluar masuk tersangka dari rutan sepenuhnya berada pada kewenangan dan tanggung jawab KPK," tegasnya.
BACA JUGA: 3 Ribu Tender Migas Rentan Korupsi
Saat ditanya apakah dengan penolakan pimpinan KPK tersebut baik DPRD Gunung Mas maupun Menteri Dalam Negeri tidak bisa lagi mengintervensi, dia membenarkan. "Betul sekali (tidak bisa intervensi KPK)," tandasnya.
Penolakan pimpinan KPK memberikan izin untuk pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas terpilih disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi saat meluruskan informasi soal rencana pelantikan Hambit Bintih.
BACA JUGA: PDSI Bagikan 500 Kacamata Gratis di Rantau
Menurut Johan, KPK telah menerima dua surat terkait. Pertama, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas terkait dengan permohonan izin pelantikan Hambit Bintih sebagai bupati.
Kedua, lanjut dia, surat dari Kementerian Dalam Negeri yang berisi penyampaian Surat Keputusan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas.
"Jadi surat permohon izin melakukan pelantikan datangnya dari DPRD bukan dari Kemendagri," kata Johan, Kamis (26/12).
Terkait dengan itu, Johan menegaskan, Pimpinan KPK telah menentukan sikap. "Atas permintaan DPRD untuk meminta izin pelantikan tidak disetujui oleh Pimpinan KPK," kata Johan.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Remunerasi Kemendikbud Bukan untuk Guru dan Dosen
Redaktur : Tim Redaksi