jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap Kepala Daerah di wilayah Jawa Barat dapat bersinergi mengupayakan pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi yang merupakan kejahatan serius," kata Firli.
BACA JUGA: Samsung Galaxy A32 Melantai, Berapa Harganya?
"Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan utamanya yakni keadilan sosial.”
Sebanyak 27 kepala daerah di Jawa Barat menandatangani komitmen bersama dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi, Bandung, Selasa (16/3).
BACA JUGA: Iseng Bikin TikTok di Masjid Raya Aceh, 4 Pria Langsung Diciduk Petugas
Komitmen bersama itu, kata Firli, diwujudkan lewat implementasi pencegahan korupsi dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal itu meliputi area Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa, termasuk penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD).
BACA JUGA: KPK Geledah Rumah Bupati Bandung Barat terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
Bentuk komitmen lainnya, tambah dia, ialah berupaya menggali dan mengembangkan inovasi dalam rangka optimalisasi pajak daerah.
Kemudian, mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang sekolah dasar dan menengah, serta Badan Pendidikan SDM Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tata kelola jejaring yang berintegritas.
Komitmen yang terakhir ialah melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga mengingatkan sejumlah Bupati dan Walikota yang baru saja menjabat untuk berhati-hati dalam mengelola pemerintahannya.
"Di samping itu, kepala daerah jangan terlena oleh posisi baru. Sesuai arahan KPK, semua harus fokus pada pencegahan korupsi," tegas Ridwan.
Dia berharap kepada kepala daerah di Jawa Barat bisa memastikan rotasi atau mutasi pegawai obyektif dengan menjauhi praktik transaksional. (mcr9/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kata Ridwan Kamil soal Namanya Masuk Bursa Capres 2024
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih