JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi waktu kepada Mochtar Mohammad hingga Selasa (20/2) depan, untuk menjalani proses eksekusi badan atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Wali Kota Bekasi nonaktif itu dengan hukuman enam tahun penjara. Sebab, Mochtar yang hari ini dipanggil untuk dieksekusi, ternyata mangkir dengan alasan belum menerima salinan putusan.
Wakil Ketua KPK yang membidangi penindakan, Bambang Widjojanto, menyatakan, sebenarnya KPK sudah melayangkan surat ke Mochtar untuk datang ke KPK, Kamis (15/3) sore. Hanya saja hingga tadi malam, Mochtar tak juga hadir untuk menjalani eksekusi.
Karenanya jika pada pemanggilan kedua nanti Mochtar tetap mangkir, maka KPK akan melakukan upaya paksa. "Untuk Bekasi (Mochtar,red) kasasinya dinyatakan bersalah. Hari Selasa nanti akan kita panggil lagi, kalau tidak akan kita eksekusi jemput secara paksa," kata Bambang dalam jumpa pers di KPK, Kamis (15/3) sore.
Sebelumnya, siang tadi pengacara Mochtar, Sira Prayuna, mengakui bahwa kliennya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk menjalani eksekusi. Hanya saja, kata Sira, Mochtar belum menerims salinan putusan kasasinya. "Jadi klien kami menolak dieksekusi hari ini karena belum menerima salinan putusan," kata Sira.
Diberitakan sebelumnya, Mochtar yang didakwa korupsi oleh KPK ternyata divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Tak terima dengan pengadilan tingkat pertama, JPU KPK pun mengajukan kasasi.
Majelis kasasi MA pada Rabu (7/3) pekan lalu memutuskan Mochtar bersalah karena korupsi. Majelis yang diketuai Djoko Sarwoko beserta dua hakim anggota, Krisna Harahap dan Leo Hutagalung, menghukum politisi PDI Perjuangan itu dengan penjara selama enam tahun penjara plus denda Rp 300 juta. Selain itu, majelis juga memerintahkan Mochtar membayar kerugian negara sebesar Rp 639 juta. Putusan kasasi itu sebelumnya dimohonkan oleh JPU KPK. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Pastikan Bom Semarang Ulah Teroris
Redaktur : Tim Redaksi