JAKARTA - Dugaan korupsi dalam pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Kemenpora di Hambalang, Jawa Barat, terus di dalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, komisi yang dipimpin Abraham Samad itu makin rajin memanggil beberapa pihak yang bersinggungan dengan pembangunan proyek multi years itu.
Salah satu pejabat yang telah dipanggil adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. Tim penyelidik memeriksa Joyo Winoto seputar pengurusan sertifikat Hambalang yang disebut-sebut atas nama Anas. "Yang bersangkutan sudah diperiksa Kamis (8/3) lalu," kata juru bicara KPK Johan Budi saat dihubungi terpisah.
Namun, Johan tidak bisa menerangkan apa saja pertanyaan yang diajukan para penyelidik. "Saya kan tidak ikut memeriksa," imbuhnya dengan nada ketus. Namun yang jelas, kata dia, Joyo Winoto adalah orang yang dianggap keterangannya perlu diketahui dalam proyek Hambalang.
Begitu pula saat disinggung apakah Joyo Winoto menjadi pintu masuk untuk menelisik keterlibatan Anas, Johan menyerahkan semuanya ke tangan penyelidik. Menurutnya, itulah gunanya seseorag dipanggil dalam penyelidikan. Mereka dimintai keterangan untuk mengetahui apakah ada yang unsure korupsi dalam kasus tersebut atau tidak. Kalau pun memang ada, maka siapapun yang terbukti bersalah akan ditindak.
Memang, keterkaitan Joyo Winoto dalam kasus ini juga terungkap dalam pengakuan kader Partai Demokrat di Komisi II DPR Ignatius Mulyono. Saat dihubungi beberapa waktu lalu, Mulyono mengungkapkan, ketua umum Partai Demokrat itu ikut terlibat dalam penyelesaian sertifikat tanah Hambalang. Beberapa saat sebelum sertifikat itu rampung, Mulyono dipanggil Anas ke ruangannya.
Di ruangan itu sudah ada Anas dan Nazaruddin. Anas lalu memintanya untuk menanyakan kepada Joyo Winoto apakah sertifikat Hambalang sudah rampung atau belum. "Saya memang disuruh mas anas, karena memang sering behubungan dengan BPN karena Komisi II juga membawahi pertanahan," ujarnya saat dihubungi kemarin.
Perintah itu langsung dijalankan Mulyono. Dia lantas menghubungi sekretaris utama BPN Managam Manurung dan menanyakan hal tersebut. Akhrinya, seminggu kemudian sertifikat itu pun rampung. "Langsung saya ambil dan saya berikan ke mas Anas," kata dia.
Namun, saat ditanya apa kepentingan Anas menyuruh dan menginginkan sertifikat Hambalang, Mulyono mengaku tidak tahu. Dia tidak pernah menanyakan perihal tersebut kepada Anas dan Anas tidak pernah menceritakan kepadanya.
Sementara itu, KPK cukup serius mengusut dugaan keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang. Beberapa hari terakhir, pimpinan KPK yang langsung dipimpin Abraham Samad makin intensif mengadakan gelar perkara alias ekspos perkembangan penyelidikan kasus Hambalang. "Sepertinya beberapa pimpinan KPK memang bernafsu untuk menjebloskan Anas (Anas Urbaningrum)," kata seorang sumber KPK kepada Jawa Pos kemarin (10/3).
Beberapa dokumen dan keterangan pihak-pihak yang telah diperiksa pun menjadi bahan gelar perkara. Mereka menyimpulkan kasus Hambalang belum layak dinaikkan ke penyidikan. "Akan ada beberapa kali gelar perkara dan ada beberapa bukti yang sedang dikejar penyelidik," kata dia.
Namun dia tidak bisa menutupi bahwa Anas memang tengah diincar dalam kasus ini. Salah satunya adalah dugaan keterlibatannya dalam pengurusan setifikat tanah Hambalang yang prosesnya sangat panjang.
M. Nazaruddin, terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games beberapa kali menyinggung bahwa Anas adalah pihak yang berperan sebagai pihak yang mengatur proyek Hambalang hingga PT Adhi Karya menjadi pemenang dalam pembangunan proyek dengan nilai Rp 1,2 triliun. Bahkan keuntungannya digunakan untuk dana pemenangan Anas sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung.
Ketua Komisi X Mahyuddin yang juga kader Partai Demokrat saat bersaksi untuk Nazaruddin di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu mengaku mendengar Nazaruddin sempat melapor ke Menpora bahwa setifikat tanah Hambalang sudah beres. Tapi kubu Nazaruddin menuding yang berperan dalam pengurusan tanah itu adalah Anas.(kuh/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Isteri Sebut Denny Indrayana Tak Ganteng
Redaktur : Tim Redaksi