jpnn.com - JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan berhenti mengusut dugaan suap satelit monitoring di Badan Keamanan Laut.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tidak akan berhenti kepada empat tersangka yang sudah dijerat.
BACA JUGA: Revisi UU ASN Dilakukan Usai Reses
"Belum, belum. Masih kami telusuri," tegas Agus di kantor KPK, Kamis (15/12) kepada wartawan.
Agus mengatakan, dalam pengungkapan suatu kasus korupsi KPK akan mengikuti aliran uang.
BACA JUGA: Diterima Pimpinan DPR, Ini Lima Tuntutan Honorer
Termasuk siapa saja yang kontak dan punya hubungan yang diduga terkait kasus dengan tersangka yang sudah dijerat.
"Kami follow the suspecg, follow the money," ungkapnya.
BACA JUGA: Masa Sidang DPR Ditutup, Revisi UU MD3 Tertunda
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, masih mendalami peran Eko sebagai kuasa pengguna anggaran proyek satelit monitoring.
"Kami masih melakukan pemeriksaan intensif," tegasnya, Kamis (15/12) di kantor KPK.
Syarif menyesalkan anggaran yang sebelumnya Rp 400 miliar dan dipotong menjadi Rp 200 miliar masih saja dimainkan.
"Yang disesalkan, meski anggaran dipotong masih juga disunat lagi," katanya.
KPK menetapkan empat tersangka dalam suap menyuap proyek tersebut. Mereka adalah Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Hadi Susilo, Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah serta dua anak buahnya Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.
Eko diduga menerima suap Rp 2 miliar dalam bentuk uang pecahan dollar Amerika Serikat dan Singapura di kantor Bakamla, Jalan Dr Soepomo, Rabu (14/12).
Hardy dan Adami ditangkap di parkiran Bakamla setelah menyerahkan duit ke Eko.
Sedangkan Eko ditangkap di ruang kerjanya beberapa saat kemudian.
Namun, penyidik yang memburu Fahmi di kantornya, Jalan Imam Bonjol, tidak berhasil menemukan pria yang disebut-sebut suami artis Inneke Koesherawaty itu.
Fahmi sudah ditetapkan sebagai tersanga dan diimbau menyerahkan diri. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuddy Chrisnandi: Terima Kasih Pak Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi