jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi melayangkan surat permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Lusiana Yanti Hanafiah. Dia dicegah sejak 4 Desember 2014 untuk jangka enam bulan.
"Atas nama Lusiana Yanti Hanafiah dari swasta dicegah bepergian ke luar negeri sejak 4 Desember," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Sabtu (6/12).
BACA JUGA: Forum Honorer Dekati Legislator Demi Didukung jadi PNS
Johan menyatakan, Lusiana dicegah berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara berupa perizinan pemanfaatan lahan tanah. Hal itu saat ini tengah diselidiki oleh KPK.
"Berkaitan degan penyelidikan kasus dugaan tipikor berupa pemberian sesuatu kepada pengawai negeri dan atau penyelenggara negara terkait dengan pemberian perizinan lahan tanah," ucapnya.
BACA JUGA: Gulirkan Munas Gabungan Akhiri Konflik Golkar
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan itu terkait dengan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dikabarkan, salah satu obligor yang diduga mendapat SKL adalah pemilik Bank Dagang Negara Indonesia yakni Syamsul Nursalim. Syamsul disebut pernah membayarkan sebuah tanah sebagai pengganti utang triliun.
Nilai tanah itu dikabarkan tak sepadan dengan utang yang diduga dimiliki Syamsul kepada Negara. Namun, Syamsul diduga mendapat SKL dari pemerintah pada saat era Presiden Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: Semangati Anak TKI di Sabah dengan Lomba
KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL untuk beberapa obligor BLBI. SKL itu dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10.
SKL itu yang menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan-SP3) terhadap sejumlah pengutang. Salah satu pengutang adalah pengusaha Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, yang dihentikan penyidikannya pada Juli 2004.
Tercatat juga beberapa nama konglomerat papan atas lainnya, seperti The Nin King dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah. Dalam hasil audit BPK, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 138,4 triliun. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Berkuasa, 6 Kapal Nelayan Asing Ditenggelamkan
Redaktur : Tim Redaksi