JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan studi kejahatan pembobolan perbankan yang ternyata terjadi tiga kali berturut-turut menjelang perhelatan pemilu. Kejahatan menggangsir dana di bank itu diduga dilakukan oleh pemangku kebijakan dan dialirkan sebagai pendanaan pemilu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, dari hasil studi yang dilakukan instansinya, tenyata ada siklus kejahatan perbankan yang terjadi menjelang pemilu. Mantan pengacara itu kemudian membeberkan sejumlah hasil studinya.
Misalnya, kejahatan perbankan yang terjadi pada 1998, setahun menjelang Pemilu 1999. "Ketika itu, kita tahu bersama terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai 144,5 triliun," ujar pria yang akrab disapa BW itu. Karena perkara itu, negara harus membayar utang Rp 60 triliun per tahun kepada IMF hingga 2018.
"Kemudian, menjelang Pemilu 2004 terjadi skandal penyaluran kredit fiktif pada 4"5 bank yang nilainya juga banyak," ungkapnya.
Nah, yang hingga kini masih hangat ialah pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Perkara ini hingga kini masih ditangani KPK. Baru dua orang yang dijadikan tersangka dalam perkara ini. Itu pun diduga bukan pemeran utama yang mengakibatkan negara rugi hingga Rp 6,7 triliun tersebut. "Nah, kita tidak melakukan justifikasi, tapi apakah pada menjelang 2014 ini bakal terjadi lagi" Ini yang kami sedang lakukan pencegahannya," papar Bambang.
Mengapa kejahatan perbankan kerap terjadi menjelang pemilu" Menurut Bambang, hal itu berkaitan dengan kapitalisasi yang luar biasa besar di sektor tersebut. "Kalau dicermati, kasus-kasus yang ditangani KPK yang utama juga sektor perbankan, bantuan sosial, importasi, dan sektor migas," ungkap pejabat kelahiran Jakarta tersebut.
Lantas, siapakah yang bisa terjerat dalam perkara ini" Bambang mengatakan, orang-orang yang bermain di sektor itu bisa saja terjerat perkara. Terutama pembuat kebijakan. "Kami terus melakukan kajian pencegahannya untuk sektor perbankan ini," katanya.
Dalam acara yang berbeda kemarin, Ketua KPK Abraham Samad menambahkan, skandal perbankan setiap menjelang pemilu itu terjadi karena kejahatan tersebut dilakukan oleh penguasa. "Yang kedua kejahatan seperti itu sifatnya white collar crime. Jadi, agak sulit mendeteksinya," ujar pria asal Makassar itu.
Faktor ketiga, ada indikasi bahwa uang dari kejahatan tersebut disalurkan untuk kegiatan yang bersifat pemilu dan pilpres.
Meski ada indikasi uang dari kejahatan perbankan mengalir ke pemilu, Abraham tidak berani menyebutkan indikasi pelakunya berkaitan dengan partai politik tertentu.
"Kami belum bisa pastikan. Tapi, kejahatan seperti ini dilakukan para pemangku kebijakan yang punya kewenangan luar biasa," ujarnya.
Abraham mengatakan, kondisi perbankan di Indonesia rentan kejahatan. Sebab, banyak bank kecil di Indonesia dan tiba-tiba mengalami kesulitan pendanaan, kemudian dilimpahkan ke pemerintah. Dari situ, pemerintah melakukan kewajiban penyelamatan. "Di sinilah kerawanan itu terjadi dan harus diantisipasi," ungkapnya.
Salah satu tindakan yang dilakukan KPK untuk mencegah hal tersebut ialah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kita bekerja sama melakukan pemantauan," paparnya.
Menurut Abraham, yang terpenting dalam perkara ini ialah pencegahan. Dia mengatakan, jika pencegahan tidak dapat dilakukan, uang negara yang begitu besar sulit diselamatkan.
Abraham mencontohkan perkara Century yang kini sedang ditangani. Dia tidak yakin uang negara yang kembali akan sebesar kerugiannya, yakni Rp 6,7 triliun.
Saat ditegaskan apakah kasus Century juga mengalir ke Pemilu 2009, Abraham menjawab hal tersebut akan terungkap dalam sidang. (bay/gun/dim/c1/kim)
BACA JUGA: TKW Terinfeksi H7N9 Masih Punya Harapan Pulih
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNP2TKI: Cukup Pria Saja yang Jadi TKI
Redaktur : Tim Redaksi