jpnn.com - JAKARTA - Kasus suap yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini harus diungkap KPK hingga tuntas. Pasalnya sampai sekarang KPK hanya bisa melakukan pemeriksaan berulangkali terhadap pejabat tinggi SKK Migas.
Padahal sinyalemen dugaan keterlibatan Kepala SKK Migas, Johanes Widjanarko yang disebut-sebut dekat dengan pria misterius yang memberi uang kepada tersangka, Deviardi di salah satu rumah makan di Jakarta sudah ramai diberitakan.
BACA JUGA: Mantan Deputi Gubernur BI Dicecar Soal Rapat FPJP Century
“Kasus suap SKK Migas itu tidak mungkin hanya diputuskan seorang Rudi Rubiandini saja. Pasti ada keterlibatan pejabat lain di SKK Migas sekarang. Mungkin publik saat ini menduga-duga ada indikasi keterlibatan Widjanarko selaku pimpinan SKK Migas sekarang. Saya mendesak KPK agar mengusut dugaan itu sampai tuntas. KPK harus menjawab dugaan tersebut. KPK pasti sudah tahu bagaimana keterlibatan lingkaran dekat Rudi dan para bekas bawahannya dulu. Kami sangat menunggu sejak lama jawaban KPK," tandas pengamat hukum Jamil Mubarok, Senin (25/11).
Menurut Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini, kasus suap SKK Migas ini bukan kasus yang sulit untuk dibongkar hingga keakar-akarnya. Sebab dari serangkaian penyidikan hingga penetapan tersangka yang dijatuhkan kepada pelaku Simon Gunawan Tanjaya sudah mengarah pada pejabat SKK Migas.
BACA JUGA: Hari Ini, Istri Anas Urbaningrum Siap Penuhi Panggilan KPK
“Kan Widjanarko sudah dipanggil KPK. Kita menunggu apakah ada tersangka baru dalam kasus ini yang diduga melibatkan nama dia. Sebab, kasus penyuapan Rudi sudah pasti melibatkan lingkaran dalam SKK Migas. Korupsi dalam tubuh SKK Migas ini kan sudah membentuk semacam jaringan. Keputusan kepala juga sudah pasti atas kesepakatan bersama jajaran pimpinan. Apalagi proyek kernel oil itu proyek yang tidak hanya bernilai satu milyar melainkan ratusan milyar. Keterlibatan pejabat penting selain Rudi ini yang mesti diusut sampai jauh," tandasnya.
Sementara anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding tidak menampik jika aroma korupsi di kasus SKK Migas itu sudah menjadi modus lama yang cenderung mengarah pada keterlibatan petinggi birokrasi lembaga itu. Apalagi nilai uang yang beredar dalam bisnis migas ini mencapai trlyunan rupiah.
BACA JUGA: Sistim Pensiun PNS Diubah
“KPK tidak boleh berhenti hanya pada Rudi saja. Ini semacam korupsi yang sudah menggurita di SKK Migas. Karena itu saya mendesak KPK untuk usut terus kasus ini,” ucap Suding.
Di pihak lain, aksi demo yang dilakukan Koalisi Anti Widjanarko (KAWAN) dan elemen mahasiswa di depan gedung KPK terus berlanjut. Dalam aksi ini, perwakilan massa menuntut agar KPK segera menangkap Johanes Widjanarko yang berulangkali menerima suap dari para cukong migas dengan jumlah USD 600.000.
“KPK harus buktikan bahwa lembaganya tidak bisa dibeli oleh bandar migas rekanan Widjanarko. Penyidik KPK harus profesional, tangkap penjahat migas yang jelas-jelas sudah tercantum di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Upeti 600.000 Dolar adalah bukti nyata bahwa Widjanarko selama ini menjadi mediator suap para cukong migas,” kata kordinator aksi Andhika Febriandanu.
Menurut Dirhan, Koalisi Anti-Widjanarko sudah dua kali melakukan audiensi dengan pihak KPK. Namun KPK belum juga punya keberanian untuk menetapkan Johanes Widjanarko menjadi tersangka, bahkan dalih KPK bahwa belum adanya bukti kuat bagi KPK menjadi alasan yang seolah mengada-ada.
“Sekarang yang jadi pertanyaan kami, berani tidak KPK menetapkan Johanes Widjanarko menjadi tersangka kasus ini. Ini kan menimbulkan pertanyaan juga, apakah KPK punya deal sehingga belum menangkap dia dan para pengusaha pemberi upeti,” tandasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dongkrak Popularitas, PAN Siapkan Iklan PANPAN8
Redaktur : Tim Redaksi