Koordinator AMPK, Alfian Ramadhani, menyatakan bahwa KPK harus konsisten mengungkap kasus korupsi penjualan lahan PT BI di Jl Raya Ngagel Wonokromo, Surabaya. Alfian mengatakan, KPK jangan hanya menjerat pihak PT BI saja, tetapi juga pihak lain yang terlibat.
Menurutnya, jika Mahyuddin Harahap dari PT BI sudah dijerat KPK karena menjual tanah negara, maka Asui selaku pembeli juga harus dijerat. "Mengapa penjualnya ditahan dan jadi terdakwa, tapi pembelinya nggak diapa-apain? Ini tebang pilih,” kata Alfian.
Lebih lanjut Alfian menuding KPK tidak cekatan menggarap kasus PT BI. KPK, kata Alfian, hanya bertindak cekatan jika menangani kasus-kasus yang disorot publik dan jadi bahan pemeberitaan media massa. ”KPK bertindak cepat hanya untuk kasus-kasus yang disorot media massa,” tudingnya.
Tak hanya melakukan orasi, massa AMPK juga menenteng poster. Bahkan foto Asui yang dibawa massa AMPK, dibakar saat mereka hendak mengakhiri aksinya.
Seperti diketahui, Mahyuddin Harahap adalah bekas Direktur Keuangan PT BI yang kini menjadi terdakwa. Mahyuddin diduga korupsi karena menjual tanah milik PT BI yang terletak di Jalan Ngagel 109, Surabaya pada kurun waktu 2003-2005. Dalam surat dakwaan atas Mahyuddin yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Rabu (19/9) lalu, terungkap bahwa tanah seluas 58.700 meter persegi dan bangunan 56.658 meter persegi yang harusnya memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) senilai Rp 132 miliar, dijual hanya seharga Rp83 miliar.
Dalam surat dakwaan juga diketahui bahwa Mahyuddin tidak bertindak sendirian. Dalam kasus itu, Mahyuddin diduga bersama-sama dengan Dirut PT Barata, Harsusanto dan Asui. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, perbuatan Mahyuddin telah memperkaya diri sendiri dan tim taksasi sebesar Rp 894 juta, serta Asui dan perusahaannya yang bernama PT Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp 21,770 miliar. Karenanya Mahyuddin dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Dituding Abaikan Temuan BPK
Redaktur : Tim Redaksi