KPK Didesak Tentukan Status Hukum Kader Demokrat

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secepatnya menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang menyangkut kader Partai Demokrat. Sebab, kata Didi, proses hukum yang berlarut-larut sangat menyandera Partai Demokrat hingga berpengaruh pada popularitas partai besutan SBY itu pada hasil survey.

"Ini berimbas merosotnya citra partai. Supaya kami setidaknya dua tahun ke depan tidak lagi tersandera. Proses hukum ini kita berharap secepatnya," kata Didi Irawadi kepada wartawan wartawan, Rabu (20/6), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, kalau KPK cepat memutuskan, maka spekulasi yang berkembang dan merugikan partai tidak akan terjadi.

"Kalau tidak bersalah, nyatakan dengan tegas. Sebaliknya kalau dinyatakan bersalah, perlu juga ada ketegasan," tambahnya.

Ditambahkan, proses hukum itu harus cepat dilakukan oleh KPK. "Kalau bisa maksimal atau jangan lebih dari tiga bulan. Tegas saja, nyatakan bersalah atau tidak," ungkapnya.

Dikatakan, proses hukum yang tidak jelas itu sangat mengganggu kinerja Partai Demokrat. Apalagi, imbuh dia, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kader PD itu sudah berlangsung lama.

"Jelas ini akan mengganggu karena kami ruling party jadi santapan berita walaupun hanya karena beberapa oknum. Kerja politik kami terganggu. Ada ketegasan sikaplah. KPK jangan ragu-ragu nyatakan bersalah atau tidak," pungkas Didi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Busyro: Pada Saatnya KPK akan Panggil Anas