KPK Didesak Ungkap Kasus Hambalang

Jumat, 27 Januari 2012 – 11:25 WIB

JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk memanggil serta memeriksa direksi PT AK dan PT WK  terkait Kerjasama Operasi (KSO) proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambang, Bogor, Jawa Barat. "Proyek ini sarat dengan praktik KKN," tegas Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pemuda (PP GMP) Merah Putih, Azmi Hidzaqi dalam siaran persnya, Jumat (27/1).

Dia menegaskan, penegak hukum harus menginvestigasi secara mendalam kasus PT AK dan WK yang menjalin kongsi dalam proyek yang diduga terjadi persengkokolan dengan elite politik sehingga konsorsium tersebut memenangi tender.“Dengan bermain  main mata dengan petinggi partai berkuasa proyek Hambalang telah diatur pemenang tendernya," kata Azmi.

Ia menambahkan, dua perusahaan konstruksi besar, itu merupakan penggarap proyek ini. Menurutnya, berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2011 PT AK nilainya proyek tersebut sebesar Rp1,518 triliun.

Dia menjelaskan, dalam proyek yang diberi nama Adhi Wika JO ini, AK memegang 70 persen. Sedangkan sisanya sebesar 30 persen dipegang WK. Nomor IMB 641/003.2.1/BPT/2010 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 30 Desember 2010. "Dalam tender proyek yang didanai APBN ini, pemenang tender menetapkan keuntungan jauh di atas harga normal. Kebocoran proyek infrastruktur bisa mencapai 40 persen," pungkas Azmi.

Ia menegaskan, PP GMP Merah Putih menyatakan sikap agar KPK dan Kejagung menangkap dan adili jajaran direktur PT AK dan PT WK Tbk. Periksa dan adili salah satu Ketua Partai Politik AU dan jadikan sebagai tersangka. Meminta pimpinan KPK yang baru membuktikan keberaniannya mendobrak dominasi dan intervensi kekuasaan atas penegakan hukum, dengan menuntaskan penyidikan KKN pembangunan Hambalang Sport Centre. "Tembak mati saja dan ganti direksi Adhi Karya yang diduga telah melakukan korupsi," kata Azmi.

GMP Merah Putih sangat berharap kepada Ketua KPK Abraham Samad, menjadi lokomotif terdepan melawan korupsi.  "Harapan ini sesuai dengan track record dan pernyataan-pernyataan beliau sebelumnya yang berani melawan mafia-mafia korupsi," tegas Azmi.
Lebih jauh dia mengatakan, para perampok uang rakyat negeri sudah sangat kronis dan kebablasan.

Pemalakan uang jasa, suap hampir ada di semua lini. Ibarat penyakit kronis yang sudah tidak bisa disembuhkan. "Susahnya memberantas korupsi karena lemahnya political will, alias political will yang plin plan," ungkapnya.

Azmi mengatakan hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, hanya  meneriakkan slogan sebagai pencitraan politik. "Di depan rakyatnya perang melawan koruptor ternyata hanya menjadi bumbu pemanis di setiap pidato," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Belum Temukan Pemilik Sah Mobil


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler