JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane, menyatakan, Polri ternyata sudah gila-gilaan mengumbar pemberian izin senjata api bagi warga sipil.
"Berdasarkan ketentuan pemerintah untuk tahun 2012, Polri hanya diizinkan mengeluarkan izin senjata bagi warga sipil sebanyak 2.608 unit, tapi faktanya Polri sudah keluarkan izin senjata sebanyak 10.030 unit," beber Neta, Selasa (8/5).
IPW menyesalkan sikap Polri yang mengumbar pemberian izin senjata ini. Menurutnya, Polri telah melanggar ketentuan pemerintah, sehingga terjadi kelebihan hampir 700 persen dari ketentuan yang diberikan pmerintah.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pemerintah telah mematok Rp2.608.425.000 dari pendapatan penerbitan surat izin senpi dan bahan peledak.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap senpi dikenai biaya Rp1 juta. Artinya, di tahun 2012 Polri hanya diperbolehkan mengeluarkan 2.608 pucuk senjata bagi warga sipil.
"Nyatanya Polri telah mengeluarkan 18.030 pucuk senjata. Artinya, Polri sudah mendapatkan dana Rp18 miliar dari pemberian izin senjata hingga Mei 2012, sementara yang akan disetorkan ke kas pemerintah hanya Rp2,6 miliar. Sehingga ada sisa dana Rp15,4 miliar," ujarnya.
Karenanya berkaitan dengan itu IPW mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit forensik terhadap izin senjata ini dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan investigasi terhadap penyelewengan dana di balik pemberian izin senpi ini.
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, mengatakan, memang dalam pemberian izin kepemilikan senpi dilakukan psiko tes terhadap seseorang. "Ada psikotesnya, sehingga orang itu dipercaya tidak emosional, tidak mudah gugup tidak pernah memiliki data tidak baik dalam kepolisian, dan ada kemampuan menembak," katanya, Selasa (8/5). (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejumlah Gereja Disegel, Pemerintah Jangan Diam
Redaktur : Tim Redaksi