jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong segera menetapkan tersangka terkait skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar. skandaPasalnya, skandal ini diduga menyeret petinggi Bapanas dan Bulog.
“Apakah peristiwa itu terjadi dan siapa kah pelakunya, siapa pelaku utamanya dan orang-orang yang turut serta dalam peristiwa tersebut,” kata dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, Selasa (20/8).
BACA JUGA: Skandal Demurrage Impor Beras Memiliki Konsekuensi Hukum yang Bagi Para Mafia
Menurut Azmi, langkah cepat dengan menetapkan tersangka dalam skandal demurrage impor beras itu diperlukan guna membuat terang peristiwa tersebut.
Azmi mendesak, KPK segera memanggil pihak-pihak terkait.
BACA JUGA: Skandal Demurrage Impor Beras Harus Diusut Tuntas demi Menyelamatkan Petani
“KPK harus mengambil langkah cepat dan terukur melakukan penyelidikan dan memanggil para pihak terkait dengan segera,” papar Azmi.
Bagi Azmi, KPK wajib menyelesaikan dan menuntaskan proses hukumnya, lantaran kasus tersebut telah dilaporkan ke lembaga anti-rasuah.
BACA JUGA: Skandal Demurrage Bukti Skema Impor Beras Merusak Politik-Ekonomi Nasional
“Sudah dilaporkan maka adalah kewajiban hukum KPK,” tandas Azmi.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan semua proses penanganan perkara skandal demurrage bersifat rahasia.
Namun, KPK memastikan semua proses penanganan perkara, termasuk penyelidikan terkait skandal ini bisa dilanjut ke penyidikan.
Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan update terkait penanganan perkara skandal demurrage yang dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR).
“(Semua proses) laporan masuk dan penyelidikan (demurrage Rp 294,5 miliar) sifatnya rahasia. Tapi, secara umum periode penanganan perkara di penyelidikan dapat diputuskan dilanjut ke penyidikan,” kata Tessa, Senin (19/8).
Indikasi tindak pidana dalam skandal demurrage telah dilaporkan oleh Studi Rakyat Demokrasi atau SDR pada 3 Juli 2024.
Penyelidikan masih dalam proses jika KPK menetapkan waktu tiga bulan. Proses penyelidikan ini akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2024 jika acuan waktu 3 bulan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif