jpnn.com, JAKARTA - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Prakerja.org meminta penegak hukum terutama KPK untuk menaruh perhatian khusus pada pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Pasalnya, dana yang digelontorkan pemerintah untuk program itu tidak sedikit. Mencapai Rp 20 triliun.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Program Kartu Prakerja Berpotensi Terjadi Pemborosan Uang Negara
Salah satu inisiator Prakerja.org Largo Andriato mengatakan pihaknya menyambut baik upaya pemerintah merelokasi APBN dalam penanggulangan dampak COVID-19, yang salahsatunya digunakan untuk program Kartu Prakerja.
Namun, sangat menyayangkan anggaran Rp 20 Triliun yang disiapkan bagi 5.6 juta pengangguran harus disisihkan sebanyak Rp 5.6 triliun untuk pelatihan online.
BACA JUGA: Disnakertrans Pemprov Jatim Mempertanyakan Pelatihan Online di Kartu Prakerja
Pelatihan online itu diselenggarakan oleh 8 lembaga penyedia platform pelatihan dengan pagu Rp 1 juta per orang.
Padahal, pelatihan secara online bisa secara gratis didapat masyarakat lewat layanan internet di mana saja.
BACA JUGA: Waketum HIPMI: Ada Ruang Gelap dalam Pengelolaan Anggaran Kartu Prakerja
"Di saat sulitnya pemerintah menyediakan dana yang dibutuhkan agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan tunai untuk bertahan hidup, program ini memberikan kesempatan segelintir pihak, dalam hal ini penyedia platform pelatihan dan pihak-pihak terkait, memperkaya diri," kata Largo dalam diskusi Usut Dugaan Megakorupsi Program Pelatihan Online Prakerja yang dilakukan secara virtual lewat Zoom hari ini.
Karena itulah, kata Largo, penegak hukum perlu menelusuri jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Kami meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya pihak penyedia platform pelatihan online," sambungnya.
Sementara itu, inisiator Prakerja.org lainnya, Andri W. Kusuma mengatakan penunjukkan langsung platform pelatihan online di kartu Prakerja juga menuai tanda tanya.
Dia memberi contoh pelatihan yang diselenggarakan Skill Academy dari Ruang Guru, berdasarkan laporan pelaksanaan fase 1, menguasai sekitar 62 persen transaksi pelatihan masyarakat penerima Bansos Prakerja.
"Dengan asumsi kondisi yang sama, Ruang Guru diperkirakan mendapatkan penghasilan lebih dari Rp 992 Milyar dalam hitungan minggu, dari dana Rp 1,6 Triliun yang telah dicairkan sehingga, apabila seluruh dana sebesar Rp 5,6 triliun tersebut diserap, Ruang Guru berpotensi mendapatkan transaksi Rp 3,8 Triliun. Memberikan kesempatan bagi satu perusahaan mendapatkan transaksi hampir Rp 4 Triliun dalam hitungan minggu, di atas penderitaan masyarakat yang terdampak bencana sangatlah tidak patut, serta mengusik rasa kemanusiaan," papar Andri.
Angka ini, tuturnya, bahkan jauh lebih besar daripada kasus megakorupsi e-KTP yang menelan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.
Belum lagi soal proses penunjukan ke delapan penyedia platform ini pun mendapat banyak sorotan.
"Mulai dari adanya conflict of interest Adamas Belva sebagai CEO Ruang Guru yang masih menjabat sebagai Staff Khusus Presiden, hingga proses pengadaan yang tidak wajar dan tidak mengikuti peraturan," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama inisiator Prakerja.org Brahmantya Sakti mengatakan dengan berbagai indikasi dugaan penyimpangan itu, sangat diharapkan program Kartu Prakerja dihentikan saat ini.
Menurutnya, akan lebih baik jika dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pelatihan online dibagikan untuk para korban PHK dan masyarakat yang membutuhkannya saat ini.
"Pelatihan online dengan pemerintah membayar platform online itu juga tidak menjamin, pesertanya akan langsung mendapat kerja saat ini. Orang-orang yang di-PHK ini bukan tidak punya skill. Mereka dirumahkan karena kebijakan perusahaan. Apa dengan ikut pelatihan online lalu mereka langsung bisa dapat pekerjaan? bukan ini yang mereka butuhkan saat ini," tegas Bram.
Karena itu, Prakerja.org mendesak dan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk meminta pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos Prakerja.
Selain itu, semua pihak diminta mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja tersebut.
"Pemerintah harus mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak bagi kebutuhan masyarakat saat ini," pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia