JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) yang juga Deklarator Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta KPK mencermati proyek pengadaan 100 unit tank Leopard A3 dari Belanda untuk TNI.
"Sebab dikhawatirkan ada unsur KKN dan gratifikasi dalam proyek senilai Rp12 triliun ini," kata Ketua Presidium IPW, Neta Saputra Pane, Rabu (11/1) di Jakarta.
Ia menambahkan, IPW mendapat informasi ada pihak-pihak tertentu yang dekat dengan Cikeas saat ini sangat aktif melakukan lobi ke kalangan Komisi I DPR agar mendukung pembelian 100 tank tersebut.
"Bahkan, sejumlah anggota Komisi I akan diboyong pihak pelobi ke Belanda pada akhir Januari ini, untuk melihat kondisi tank tersebut," terang Neta.
Menurut dia, penggunaan tank Leopard A3 seharga 120 juta dolar AS per unit itu sangat tidak tepat untuk Indonesia. Setidaknya, kata dia, ada empat alasan kenapa pembelian tank tersebut harus ditolak. Pertama, tank terlalu berat yakni 62 ton. Kedua, teknologinya sudah ketinggalan karena tank bekas buatan tahun 1980.
Ketiga, biaya perawatannya terlalu mahal. Keempat Leopard tidak cocok dengan alam Indonesia yang terdiri dari hutan, rawa-rawa dan kepulauan. "Leopard hanya cocok untuk medan Eropa dan Afrika Utara," tegasnya.
Tragisnya lagi, sambung dia, ke-100 tank itu akan ditempatkan di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan Medan.
"Sehingga dikhawatirkan tank ini akan digunakan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa dan rakyat," jelasnya. "Padahal yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tank-tank taktis dan kecil untuk menjaga kawasan perbatasan," tambah Neta.
Karena, dia menegaskan, KPK didesak mencermati proyek pengadaan 100 tank ini. Jangan sampai dana Alutsita TNI yang sangat terbatas sekarang ini disalahgunakan oknum-oknum tertentu untuk membeli alat-alat militer yang tidak tepat guna dan mubazir nantinya. "Komisi I DPR juga diimbau agar menolak pembelian tank tersebut," tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duit BPJS Bisa Tekor
Redaktur : Tim Redaksi