Dari investigasi yang dilakukan IPW yang juga Deklarator Komite Pengawas KPK, beberapa Anggota Komisi I diintervensi agar mendukung rencana pembelian tank Leopard. "Namun intervensi tersebut ditolak hingga terjadi perdebatan sengit dalam pertemuan antara petinggi militer, Anggota Komisi I, dan seorang menteri tersebut," kata Neta di Jakarta, Kamis (19/1).
Dijelaskannya, pertemuan itu berlangsung beberapa kali di hotel mewah di kawasan Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan dan kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. "Jadi pertanyaan kenapa pihak-pihak tertentu terlalu ngotot untuk memaksakan kehendak untuk membeli Tank Leopard hingga petinggi TNI, seorang menteri kabinet diturunkan memaksa anggota Komisi I agar mendukung rencana tersebut," kata Neta.
Untuk itu, IPW mendesak KPK perlu segera turun tangan menginvestigasi dan melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam rencana pembelian tank seharga 2 juta dolar AS itu. "Pembelian tank Leopard ini sangat tidak masuk akal karena biaya perawatannya sangat mahal dan tanki BBM-nya mencapai 1.200 liter, sementara jatah BBM untuk tank yang diberikan TNI perhari hanya 10 liter," ujarnya.
Artinya, lanjut dia, jika dipaksakan dibeli Leopard ini hanya menjadi pajangan. "Sebab BBM 10 liter perhari tidak cukup untuk memanaskan mesin Leopard yang minimal per hari satu jam," katanya.
Selain itu, kata dia lagi, berat Leopard yang mencapai 62 ton akan menjadi kesulitan tersendiri untuk menempatkannya di luar Jawa. Sebab hingga saat ini tidak ada satu pun pelabuhan di luar Jawa yang mampu menampung pendaratannya.
Jika pendaratannya dilakukan di pantai, kondisi pantai Indonesia yang berlumpur menjadi masalah tersendiri bagi Leopard. "Beberapa tahun lalu tank TNI pernah terbenam saat latihan di pantai Situbondo, Jawa Timur," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR akan Panggil Paksa Pengusaha Hitam
Redaktur : Tim Redaksi