Dia menjelaskan, di Polri KPK bisa mengusut proyek Pusat Latihan Polri di Cikeas yang kini terlantar. Kemudian, kasus rekening gendut, pengadaan mobil patroli, alkom jarkom, proyek-proyek fasilitas di lalu lintas, dan aksi tembak KTP dalam perpanjangan STNK yang diduga merugikan pemasukan negara ratusan miliar.
Di TNI, lanjut dia, KPK bisa mengusut proyek-proyek Alutsista yan mangkrak. Seperti 39 unit kapal perang eks Jerman Timur yan jadi besi tua, 3 dari 10 pesawat Sukhoi yang tidak bisa terbang, 10 pesawat M17 yang tidak punya GPS, 5 pesawat M35 yang tidak punya rudal dan sudah rusak, 200 unit Jeep eks RRC yang pernah ditolak Kostrad. Kemudian, puluhan mortir buatan RRC yang tidak bisa dipakai, belasan rudal Rapier yang tidak ada radar, belasan kendaraan tempur Panhard yan tdk ada radio, senjata serta kunci roda.
"Sudah saatnya KPK turun tangan untuk mengawasi proyek-proyek alutsista di Polri maupun TNI. Sebab proyek-proyek ini menghabiskan dana puluhan triliun yang hasilnya terkadang tidak tepat guna dan mubazir," ungkap Neta S. Pane, Minggu (15/1).
Ia menjelaskan, ada kebiasaan buruk di TNI dan Polri. Dalam pembelian alutsista tidak pernah lengkap. Akibatnya setelah dibeli dan saat dioperasionalkan, alutsista itu tidk bisa apa-apa, tidak tepat guna, bahkan tidak berguna sama sekali, akhirnya ditelantarkan menjadi besi tua.
"Hal itu dikarenakan proses pembeliannya diduga sarat KKN dan kebanyakan menjadi korban uang komisi," katanya.
Makanya, Neta mengatakan, dalam pengadaan alusista KPK perlu mencermati, sejauhmana proyek itu sesuai dengan renstra, sejauhmana alutsista itu terukur, secara teknologi lebih tinggi atau minimal sama dengan negara tetangga.
"Dan dalam pembelian alutsista ukurannya bukanlah kuantitas tapi kualitas. Jumlah alutsista yang dibeli tidak perlu banyak, sedikit tapi bermanfaat digunakan, dan gampang dipindah-pindah mengingat RI sebagai negara kepulauan, sehingga alutsista tersebut efektif dan efisien," ungkapnya.
"Jumlah yang banyak buat apa kalau kemudian mangkrak dan menjadi besi tua, seperti kapal perang eks Jerman Timur dan 200 Jeep eks RRC yang tidak diketahui nasibnya saat ini. Sebab itu, kebijakan Komisi I DPR yang menolak pembelian 100 tank Leopard dari Belanda patut didukung semua pihak," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Rekening Gendut PNS, Kejagung Khawatir Tumpang Tindih
Redaktur : Tim Redaksi