jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi kepastian kepada masyarakat terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah Pemprov Jawa Barat.
Menurut Uchok, lembaga antirasuah penting mengumumkan agar masyarakat dapat membantu kalau penanganannya mangkrak karena kurangnya data atau hal-hal lain.
BACA JUGA: Jumlah Penumpang Suroboyo Bus Turun
“Jangan mangkrak, KPK harus umumkan. Jika memang mangkrak, harus katakan, kenapa bisa mangkrak. Dengan demikian masyarakat siap membantu,” ujar Uchok di Jakarta, Rabu (9/5).
Uchok menilai pengungkapan juga penting untuk menghindari opini publik yang mengesankan KPK lemah dalam penanganan kasus hukum.
Uchok juga menilai KPK perlu segera memanggil pihak-pihak terkait termasuk Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Tujuannya, untuk memberi keterangan demi mengungkap kasus yang sebenarnya.
BACA JUGA: Demokrat Memberhentikan Amin Santono Tidak dengan Hormat
Beberapa waktu lalu Uchok diketahui pernah mengatakan dana hibah Jabar pada 2013 mencapai Rp 5,8 triliun dan dana bansos sebesar Rp 136 miliar. Diduga terjadi penyimpangan dalam penyaluran karena sebagian penerima hibah tidak melalui mekanisme evaluasi Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD).
“Dari contoh kasus itu dan banyaknya laporan yang masuk ke KPK, sudah selayaknya KPK menindaklanjuti kasus tersebut,” katanya.
BACA JUGA: Sebegini Kekayaan Anak Buah SBY yang jadi Tersangka Korupsi
Sebelumnya, Budget Advocacy Group (BAG) sempat melaporkan Gubernur Jawa Barat Aher ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana hibah dan dana bantuan sosial APBD Jawa Barat. BAG menyerahkan laporan secara resmi dan diterima KPK dengan kasus nomor 2013-01-000396.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Sebut Sistem Pembahasan RAPBN-P Lemah
Redaktur & Reporter : Ken Girsang