jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Hamdhani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kinerja BUMN yang mengalami kerugian.
Menurut dia, perlu dilakukan penelusuran apakah kerugian itu murni karena masalah inefisiensi atau ada faktor-faktor lain.
BACA JUGA: Disuntik APBN, 6 BUMN Malah Merugi
"KPK perlu menelusuri penyebab kerugian, yang membebani keuangan negara," kata Hamdhani.
Sebelumnya Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro di sela-sela peringatan HUT ke-20 Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).
Wianda mengatakan kerugian 12 BUMN tahun lalu nilainya mencapai Rp5,2 triliun.
"2016 tercatat 26 BUMN rugi. Di 2017 turun menjadi 12 BUMN, nilai kerugian hanya Rp5,2 triliun," katanya.
Namun, Hamdhani berpendapat walaupun angka kerugian tersebut turun dibandingkan 2016, tetap saja yang disebut
“hanya” Rp5,2 triliun itu bukanlah angka yang kecil.
"Kami harus kritisi mengapa dan apa penyebab BUMN-BUMN tersebut tetap mengalami kerugian cukup besar," ujar Hamdhani.
Anggota Fraksi Partai Nasdem itu menyatakan, BUMN yang merugi tidak bisa lagi beralasan karena adanya inefisiensi.
Apalagi menyamaratakan penyebab adanya sumber inefisiensi, yang umumnya berakar pada tata kelola, sumber daya manusia, dan teknologi.
Menurutnya, bisa amati beberapa BUMN yang merugi tersebut ternyata memiliki angka belanja pegawai melebihi 40 persen sehingga ada inefisiensi penggunaan tenaga kerja.
Sementara usaha sejenis di sektor swasta sudah jauh lebih efisien, dengan memaksimalkan SDM yang lebih handal, hingga investasi mesin-mesin dan adopsi teknologi yang lebih maju.
"Jika tidak ada terobosan dan langkah radikal untuk merestrukturisasi kelembagaan prioritas usaha, BUMN akan makin kalah jauh bersaing," ujar Hamdhani.
Hamdhani juga menyoroti soal struktur BUMN yang terlalu gemuk, dengan jumlah direksi dan komisaris yang banyak.
Menurut dia buat apa terlalu gemuk strukturnya, jika hanya untuk mengakomodasi masuknya orang-orang “titipan”.
"BUMN harus dikelola secara profesional dan transparan. Jangan malah kalah dengan swasta," katanya.b
Redaktur & Reporter : Boy