JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak mudah melayani kunjungan para politisi. Sebab dikhawatirkan kunjungan para politisi ke KPK justru untuk mengintervensi kasus korupsi yang tengah ditangani.
Poltisi Partai Hanura di Komisi III DPR, Syarifuddin Suding, mengatakan, sebenarnya sah-sah saja setiap warga negara mengunjungi KPK. Namun persoalannya jadi lain jika ada embel-embel dari kunjungan itu. "Jangan sampai ada intervensi dari kunjungan-kunjungan itu," kata Suding di gedung DPR RI, Senin (6/2).
Seperti diketahui, akhir-akhir ini sejumlah politisi mendatangi KPK. Misalnya Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang mendatangi KPK pada 20 Januari lalu saat proyek ruang baru Badan Anggaran (Banggar) DPR tengah ramai dipersoalkan. Saat itu Marzuki datang dengan membawa Sekjen DPR Nining Indra Saleh.
Hanya saja yang dipersoalkan, justru Marzuki dalam jumpa pers di KPK meyakini Nining tak terkait dengan proyek-proyek di DPR yang disorot publik. Padahal, Marzuki mengaku baru saja melaporkan dugaan korupsi dalam proyek-proyek DPR.
Kunjungan lainnya adalah saat politisi Gerindra, Permadi, mengunjungi KPK pada Kamis (2/2) lalu dengan alasan menanyakan isu tentang perpecahan di antara pimpinan KPK. Padahal, kader Gerindra yang duduk sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Pius Lustrilanang, menjadi sorotan terkait berbagai proyek di DPR RI, termasuk ruang baru Banggar.
Sedangkan pada Jumat (3/2) lalu, sejumlah anggota Komisi III antara lain Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, Trimedya Panjaitan dari PDI Perjuangan, Nasir Djamil dari PKS, serta Ahmad Yani dari PPP juga mendatangi kantor KPK.
Padahal, politisi Golkar dan PDIP ada yang terbelit kasus travel cek pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang ditangani KPK. Sedangkan politisi PKS, mulai disebut-sebut dalam kasus dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).
Karenanya Suding berharap kunjungan itu bukan sebagai dalih untuk mengintervensi KPK. "Kita berharap kedatangan pihak tersebut tidak ada agenda untuk intervensi terhadap KPK dalam penanganan kasus korupsi," sambungnya.
Sedangkan pengamat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Nurkholis, menilai kedatangan para politisi ke KPK dan lantas memnbuat pernyataan ke media, tidak bisa dipercaya begitu saja. "Kalau orangnya benar-benar bersih, pasti dia tak merasa perlu ke KPK," katanya.
Sebaliknya, Nurkholis mengatakan bahwa dukungan para politisi ke KPK biasanya berbeda dengan kenyataan yang ada. Sebab, politisi justru sering menghambat kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
"Faktanya, mulai dari kasus Bibit-Chandra, revisi UU Tipikor yang memperlemah KPK. Publik lebih tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi," ulasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penembak Gelap Terus Beraksi di Papua
Redaktur : Tim Redaksi