JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko, sebagi tersangka korupsi. Poltisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu disangka melakukan korupsi dana APBD Kendal tahun 2003-2004.
Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengungkapkan bahwa kasus yang menjerat Murdoko itu merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya ditangani Polda Jawa Tengah. "Setelah dilimpahkan penyelidikannya ke KPK dan dilakukan pengembangan, kita naikkan ke penyidikan. Kita tetapkan Mdk (Murdoko) ketua DPRD Jateng sebagai tersangkanya," kata Johan di KPK, Senin (26/3).
Lebih lanjut Johan memaparkan, keterlibatan Murdoko dalam kasus korupsi itu terkait dengan kasus mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro. Murdoko adalah saudara kandung Hendy.
Dalam kasus itu, Hendy dan Murdoko diduga telah menyelewengkan uang RP 3 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan pos anggaran tak terduga dalam APBD Kendal tahun 2003. Kasusnya bermula ketika Murdoko masih menjadi anggota DPRD Jateng tahun 2003, menyampaikan niatnya untuk meminjam uang dari Pemkab Kendal.
Untuk itu, Murdoko menyampaikan keinginannya ke Warsa Susilo selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal. Namun Warsa tak berani memutuskannya, hingga ia melapor ke Bupati Hendy Boedoro.
Upaya Murdoko meminjam uang ke Pemkab Kendal pun berhasil setelah Hendy memberikan persetujuan. Namun ternyata, uang tersebut diduga untuk kepentingan pribadi. Oleh KPK, Murdoko dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Untuk langkah-langkah terkait penyidikan, termasuk pemanggilan saksi dan pemeriksaan tersangak, tentu akan segera dilakukan," pungkas Johan.
Dalam kasus sama, Hendy maupun Warsa juga sudah menjadi pesakitan. Hendy yang telah divonis terbukti korupsi dan dihukum tujuh tahun penjara, kini menjadi penghuni LP Kelas I Kedungpane, Semarang. Sedangkan Warsa telah divonis bersalah dan dihukum tiga tahun.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapat Bahas BBM Berlangsung Alot
Redaktur : Tim Redaksi