JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rawan dengan tekanan politik. Menurutnya, tekanan ke KPK itu bisa berasal dari pihak mana saja.
Boni mengatakan, KPK dengan kewenangan yang besar memang menjadi incaran banyak kelompok politik untuk dimanfaatkan guna menyerang rival politik. "Ini (KPK) institusi yang punya kewenangan sangat besar tetapi sangat berbahaya buat berbagai kelompok politik dan pemain politik," ucap Boni dalam diskusi di gedung DPD, Jakarta, Rabu (20/2).
Salah satu pihak yang disebut Boni menekan KPK adalah Istana. Ia mencontohkan bocornya dokumen administrasi penyidikan KPK tentang penetapan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
"Istana sedang sibuk dengan masalah hukum Anas dan Sprindik berkaitan dengan Anas. Kalau ada tuduhan bahwa ini datang dari Istana, menurut saya logis. Namun bukan istananya, tapi orang-orang yang bermain di dalam istana yang ingin menghajar Anas. Siapapun bisa bermain, dari kelompok partai politik manapun," ujar Boni.
Ia meyakini bahwa dugaan draft Sprindik yang beredar luas atas nama Anas bukan hanya kebetulan, tetapi suatu kesengajaan. Sebab, kasus hukum yang menjerat Anas memiliki nilai politik tinggi. Dampak politiknya pun luas, berbahaya dan sangat besar. "Siapapun pasti ikut bermain yang terlibat di panggung kasus," ujarnya
Karenanya Boni menganggap bocornya dokumen administrasi penyidikan itu merupakan ujian bagi KPK. Namun Boni mengimbau, komisi pimpinan Abraham Samad itu supaya menjaga kinerjanya. Mereka, kata Boni, harus bisa mengembalikan integritasnya dengan cara menyelesaikan kasus-kasus besar yang mereka tangani.
Seperti diketahui, dalam dokumen yang diduga draft Sprindik itu Anas disebut sebagai tersangka atas penerimaan gratifikasi mobil Toyota Harrier. Anas dijerat karena saat menjadi anggota DPR RI tidak melaporkan pemberian yang diterimanya.
Bekas Bendahara Umum PD, M NAzaruddin menyebut uang pembelian Harrier itu berasal dari PT Adhi Karya, salah stau kontraktor proyek Hambalang. (gil/jpnn)
Boni mengatakan, KPK dengan kewenangan yang besar memang menjadi incaran banyak kelompok politik untuk dimanfaatkan guna menyerang rival politik. "Ini (KPK) institusi yang punya kewenangan sangat besar tetapi sangat berbahaya buat berbagai kelompok politik dan pemain politik," ucap Boni dalam diskusi di gedung DPD, Jakarta, Rabu (20/2).
Salah satu pihak yang disebut Boni menekan KPK adalah Istana. Ia mencontohkan bocornya dokumen administrasi penyidikan KPK tentang penetapan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
"Istana sedang sibuk dengan masalah hukum Anas dan Sprindik berkaitan dengan Anas. Kalau ada tuduhan bahwa ini datang dari Istana, menurut saya logis. Namun bukan istananya, tapi orang-orang yang bermain di dalam istana yang ingin menghajar Anas. Siapapun bisa bermain, dari kelompok partai politik manapun," ujar Boni.
Ia meyakini bahwa dugaan draft Sprindik yang beredar luas atas nama Anas bukan hanya kebetulan, tetapi suatu kesengajaan. Sebab, kasus hukum yang menjerat Anas memiliki nilai politik tinggi. Dampak politiknya pun luas, berbahaya dan sangat besar. "Siapapun pasti ikut bermain yang terlibat di panggung kasus," ujarnya
Karenanya Boni menganggap bocornya dokumen administrasi penyidikan itu merupakan ujian bagi KPK. Namun Boni mengimbau, komisi pimpinan Abraham Samad itu supaya menjaga kinerjanya. Mereka, kata Boni, harus bisa mengembalikan integritasnya dengan cara menyelesaikan kasus-kasus besar yang mereka tangani.
Seperti diketahui, dalam dokumen yang diduga draft Sprindik itu Anas disebut sebagai tersangka atas penerimaan gratifikasi mobil Toyota Harrier. Anas dijerat karena saat menjadi anggota DPR RI tidak melaporkan pemberian yang diterimanya.
Bekas Bendahara Umum PD, M NAzaruddin menyebut uang pembelian Harrier itu berasal dari PT Adhi Karya, salah stau kontraktor proyek Hambalang. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Canangkan Tahun Politik, SBY Dinilai Bukan Negarawan
Redaktur : Tim Redaksi