KPK Sebut Ada Mafia Lahan di BP Batam

Sabtu, 20 Februari 2016 – 06:59 WIB
Basaria Panjaitan. Foto: Dokumen JPNN

jpnn.com - BATAM - Pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan soal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan permainan lahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam ternyata bukan sekadar wacana baru.

Sebab, KPK dan Kemenko Polhukam sudah pernah membahas secara khusus persoalan ini, sebelumnya.

BACA JUGA: Geger, Tamu Hotel Melati Tewas di Toilet

Bahkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terang-terangan menyebut ada mafia lahan di BP Batam. Kata dia, ada pemburu rente (rent seeking) dalam proses alokasi lahan di BP Batam ini.

"Ini analog dari yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Yang intinya, adanya perilaku rent seeking dan moral hazard (perilaku jahat). Kita akan pelajari perkembangannya," kata Saut, Jumat (19/2).

BACA JUGA: BP Batam Ganti Nama, FTZ Jadi KEK

Saut menegaskan, ada pihak-pihak yang sengaja mau meraup untung besar dengan melanggar aturan dalam proses alokasi lahan di BP Batam. Namun dia tak merinci, apakah mafia ini berasal dari luar BP Batam, atau dari internal BP Batam.

Mantan staf ahli Badan Intelijen Negera (BIN) itu menegaskan, KPK akan serius mengusut persoalan ini. Sebab, Saut juga melihat adanya praktik mafia dalam pengalokasian lahan di berbagai daerah, khususnya di Batam, sehingga menyulitkan investor.

BACA JUGA: Cinta Segitiga, Siswi Madrasah Hilang, Sempat Curhat di Facebook

Namun hingga kemarin, Saut mengaku belum ada koordinasi lanjutan dengan Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan. Hanya, dia memastikan dugaan kasus penyelewangan wewenang dalam alokasi lahan di BP Batam ini belum pernah diusut oleh penegak hukum.

"Kalau yang tanah di Batam, sejauh yang saya pahami belum (diselidiki)," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK lainnya, Basaria Panjaitan. Dia mengaku pihaknya siap untuk memeriksa BP Batam terkait kasus lahan ini.

"Harus siap, dong," kata Basaria melalui layanan pesan singkat (SMS), Jumat (19/2).

Namun, mantan petinggi di Polda Kepri itu mengungkapkan bahwa Luhut belum menyampaikan permintaan itu secara langsung kepada KPK. Meski demikian, katanya, KPK tetap siap mengusutnya.(JPG/ray/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Manisnya Bupati Perempuan Pertama di Jember


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler