jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk membantu misi Presiden Jokowi memerangi praktik mafia hukum. KPK memiliki formula dalam pencegahan dan penindakan untuk mencegah praktik mafia hukum.
"Kami sambut baik konsep dari presiden terkait dengan tindakan memerangi praktik mafia hukum," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).
BACA JUGA: Wawan Tuding KPK Lakukan Framing di Kasus Pencucian Uang Rp 500 M
Febri menyatakan, KPK siap jika presiden membutuhkan bantuan membangun sistem pencegahan terkait mafia hukum. Tak hanya itu, KPK juga siap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, yakni kejaksaan dan lepolisian untuk menindak para pelaku.
"Saya kira ini isu besar yang perlu diseriusi dan ditindaklanjuti. KPK tentu secara kelembagaan kalau ada kebutuhan-kebutuhan melakukan pencegahan terkait dengan hal itu atau bahkan tindakan-tindakan lain," jelas Febri.
BACA JUGA: Sogok Petugas Pajak, Bos Dealer Mobil Jadi Penghuni Rutan KPK
Febri menilai mafia hukum merupakan tindakan yang membuat tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada terjadinya tindak pidana ini serta menghambat investasi.
"Kalau ada praktik mafia hukum maka kepastian hukum akan sulit sekali terwujud dan kalau kepastian hukum tidak terbentuk, maka itu dapat berimplikasi pada keraguan para investor untuk meletakkan modalnya atau berusaha di Indonesia dan juga menyebabkan praktik-praktik korupsi yang lain," jelas Febri. (tan/jpnn)
BACA JUGA: KPK Masukkan Wali Kota Dumai ke Daftar Cekal Imigrasi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga