jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset lahan di Jalan Sultan Agung Nomor 7 Batu, Jawa Timur.
Penyitaan ini berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu Tahun 2011-2017.
BACA JUGA: Ahh, 3 Lelaki Bule Lawan 2 Cewek, Ada yang Lokal, Panas
"Tim penyidik KPK telah melakukan pemasangan plang penyitaan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam siaran pers, Kamis (3/6).
Fikri memastikan hingga saat ini proses penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan.
BACA JUGA: Harga Semangkuk Mi di Warung Puncak Bogor Bikin Melongo
"Di antaranya dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan perkara ini," katanya.
Terkait pemeriksaan saksi, yang paling anyar tim penyidik telah memanggil Direktur Utama PT Adrasentra Propertindo Hamid Mundzir pada Senin (5/4).
Diketahui, PT Adrasentra Propertindo merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bisnis pengoperasian taman rekreasi.
Taman rekreasinya terdiri atas The Jungle Water Park (The Jungle) yang merupakan taman tema air, Jungle Fest, dan Jungleland Adventure Theme Park (Jungleland).
Selain Hamid, KPK juga memeriksa wiraswasta Lamidi Jimat, Direktur PT Lintas Inti Mandiri Artha (PT LIMA) Zuriah, dan Direktur Utama PT Cakra Nusantara Sukses (2007-2008)/Komisaris PT Abei Anmas Trans Made Wiley Harsadinata.
Hingga saat ini KPK belum menyampaikan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Batu ini.
Diketahui, kasus gratifikasi ini adalah hasil dari pengembangan kasus suap yang telah membuat mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang juga suami Dewanti divonis lima tahun enam bulan penjara.
Eddy divonis bersalah lantaran terbukti menerima suap senilai Rp 295 juta dan satu unit Toyota Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha sekaligus Direktur PT Dailbana Prima Filiput Djap. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga