jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pengadaan barang dan jasa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) rawan terjadi bancakan rasuah.
KPK bahkan menemukan banyak perkara terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan saat penanganan bencana.
BACA JUGA: Takut Menatap Masa Depan, Gisel Lebih Pilih Balik ke Pelukan Gading Marten?
“KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu. Namun, membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat,” kata Firli saat menerima kunjungan BNPB di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/1).
Eks Kabaharkam Polri itu menyatakan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persoalan yang mesti dihadapi.
BACA JUGA: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Begini Suasana Rumahnya
Tentunya, BNPB juga harus memberikan penanganan terhadap bencana alam dan nonalam.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan BNPB wajib mengantisipasi seluruh program pengadaan barang dan jasa dalam kondisi bencana tidak menjadi bancakan korupsi.
BACA JUGA: Vincent Veerhaag Bongkar Kode dari Jessica Iskandar Untuk Begituan di Ranjang
“Masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar,” tegas dia.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto meminta bantuan KPK untuk memberikan pelatihan terkait pencegahan korupsi pada sektor tersebut.
Dia tidak ingin kebobolan secara sengaja maupun tidak sengaja terkait proyek pengadaan.
“Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik, ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi,” ucapnya.
Dalam audiensi tersebut, KPK dan BNPB turut bersepakat untuk melakukan kerja sama pencegahan korupsi lewat berbagai kegiatan.
Beberapa di antaranya peningkatan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API), serta pemahaman dan penguasaan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat. (tan/jpnn)
Redaktur : Yessy
Reporter : Fathan Sinaga