jpnn.com, TABANAN - Ketum PSI Grace Natalie kembali menegaskan bahwa partainya merupakan satu-satunya yang menawarkan sistem pelaporan kinerja anggota dewan kepada publik berbasis aplikasi online. Janji politik itu merupakan bagian dari komitmen PSI melawan penyakit korupsi yang masih menjangkiti negeri
"Di jaman serba online ini semuanya bisa dinilai dan memberi efek. Kalau nilainya buruk, mereka bisa di-suspend oleh perusahaan masing-masing. Masak hal yang sama tidak bisa diterapkan kepada wakil rakyat?" ujar Grace kepada awak media di sela-sela blusukan ke Pasar Tabanan, Bali, Sabtu (16/3).
BACA JUGA: DPP PPP Rapat dengan Mbah Moen, Suharso Monoarfa Jadi Plt Ketum
"Selama tidak ada inovasi dengan semangat transparansi dan profesionalisme semacam itu, kita tunggu saja politisi berikutnya yang akan di OTT oleh KPK," ungkap Grace yang juga merupakan Caleg DPR RI untuk dapil DKI Jakarta III ini.
BACA JUGA: Romahurmuziy Punya Status Baru, Tersangka Korupsi
BACA JUGA: Bertamu ke Rumah Romi Bawa Duit Rp 250 Juta agar Jadi Kakanwil Kemenag
Ketika disinggung soal penangkapan Ketum PPP Romahurmuziy kemarin, Grace mengaku sangat menyayangkan. Tetapi sebagaimana yang telah disebutkan oleh TKN, penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan Presidan Jokowi dan tim.
"Peristiwa ini menjadi bukti bahwa di era pemerintahan Pak Jokowi tidak ada tebang pilih. Kalau mau tebang pilih, sebenarnya bisa saja kan jika proses hukum dilakukan setelah pemilu tapi kan tidak? Ini lah wujud nyata komitmen Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi," kata Grace.
BACA JUGA: Mas Romi Dijerat KPK, Pak Jokowi Tetap Menganggapnya Teman
Namun, lanjut dia, peristiwa ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua betapa pentingnya mereformasi poltik di Indonesia. Politik saat ini sudah harus meniru mekanisme pengambilan keputusan berlapis di sektor swasta, yang menjamin pendistribusian kekuasaan yang efektif.
BACA JUGA: PSI Berpeluang Rebut Kursi di Dapil Aceh 1
Lebih lanjut dikatakannya, sektor publik kita saat ini masih jauh dari kondisi ideal tersebut. Jika ingin memperbaiki politik Indonesia, kita harus mengubah mekanisme manajemen partai.
"Di PSI hal tersebut telah lama dilakukan dengan, salah satunya, melibatkan pihak ketiga profesional dalam penyeleksian kader-kadernya. Sampai mengunggah videonya ke Youtube pula," pungkasnya.
"Semua caleg PSI saat ini dipastikan telah menandatangani legal agreement tentang hal-hal yang dapat menyebabkan pemecatan seperti keterilibatan dalam kasus korupsi, poligami, bolos lebih dari 10 persen, KDRT, terorisme, narkoba, dll," ujar Grace. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Romi Ditangkap, Kubu Jokowi : Kami Telan Pil Pahit Itu
Redaktur & Reporter : Adil