jpnn.com - jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengembangkan dugaan suap pemberian restitusi pajak yang menjerat PPNS Ditjen Pajak Handang Soekarno dan Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair.
Terlebih, dalam kasus itu ternyata ada Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera Arif Budi Sulistyo. Peran Arif yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo itu sudah terungkap dalam surat dakwaan atas Rajamohanan yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Catat, Pak Jokowi Relakan Adik Iparnya Diproses KPK
"KPK bekerja membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Pengembangan perkara masih perlu dilakukan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/2).
Karenanya Febri menegaskan, KPK akan terus mencermati jalannya persidangan Rajamohanan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dugaan keterlibatan Arif juga akan dibuktikan di persidangan.
BACA JUGA: Kawal Aset Negara, KPK Datangi GeoDipa Unit Dieng
KPK pun akan melihat fakta-fakta persidangan atas Rajamohanan. "Tentu saja kami akan buktikan di persidangan. Namun perlu disimak dulu persidangan untuk pengembangan perkara," ujarnya.
Sebelumnya, KPK pernah memeriksa Arif pada pertengahan Januari 2017. Seperti diketahui, Rajamohanan didakwa menjanjikan fee kepada Handang Rp 6 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.
BACA JUGA: Ketua MK Blakblakan soal Patrialis ke Penyidik KPK
Dalam surat dakwaan disebutkan, sebagian uang itu akan diberikan kepada Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Namun, ketika terjadi penyerahan pertama yakni Rp 1,9 miliar dari Rajamohanan kepada Handang, keduanya diciduk KPK.
Dalam dakwaan terungkap nama Arif Budi serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi diduga mengetahui proses penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Terima Kunjungan Delegasi Arab Saudi
Redaktur & Reporter : Boy