jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta agar seluruh pegawainya bisa menghindari pungutan liar (pungli) dalam memberikan pelayanan publik.
Pasalnya, pungli akan berdampak besar kepada keuangan sebuah perusahaan ataupun lembaga.
BACA JUGA: Mulai Hari Ini Pasukan Berantas Pungli Beraksi!
"Misal uang dibayar untuk suap, pungli, atau biaya siluman lain, lebih bagus untuk kesejahteraan pegawai," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditemui di kantornya, Senin (17/10).
Menurut Alex, biaya yang diberikan untuk suap dan pungli biasanya masuk ke dalam komponen biaya perusahaan.
BACA JUGA: SPN: Intervensi Kepala Daerah Lindungi Pengusaha dari Wasnaker
Biaya ini, kata dia, ikut dalam menentukan harga produk yang menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi kecil. Imbasnya, pajak yang dibayarkan juga rendah.
Alex menambahkan, perusahaan juga harus sadar akan larang melakukan korupsi. Suap yang dilakukan di kalangan swasta juga merupakan korupsi.
BACA JUGA: Dukung Ahok, Djan Faridz Cs Dituding Cari Muka ke Pemerintah
"Misalnya, pengusaha ajukan kredit, beri sesuatu, itu korupsi juga," ujar Alex.
KPK hari ini meluncurkan Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor dunia usaha.
Tujuannya, menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan membangun praktik bisnis yang berintegritas dan berdampak positif pada tata kelola pemerintah.
Aksi ini mengkolaborasikan pelaku usaha, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Mereka mengusung slogan profit (profesional dan berintegritas).(Put/jpg/chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Ada Bukti, Otto Minta Hakim Bebaskan Jessica
Redaktur : Tim Redaksi