JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menghukum Angelina Sondakh dengan penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp 250 juta subsidair enam bulan kurungan. Putusan ini jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu 12 tahun penjara.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas mengatakan putusan yang ringan mempertegas adanya cacat yuridis dalam peradilan kasus dugaan suap yang menjerat Angelina. Padahal aktor kasus itu, yaitu Angelina adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menurut Busyro telah merampas hak-hak rakyat lewat kasus korupsi yang melilitnya
"Aktor sebagai wakil rakyat yang justru merampas hak-hak rakyat. Fakta yang dijarah adalah bidang pendidikan," kata Busyro saat dihubungi wartawan, Jumat (11/1).
Menurut Busyro, hakim tidak memberi makna dan bobot yuridis atas fakta bahwa Angie-panggilan Angelina- merebut hak rakyat itu. Akibatnya, putusannya kering tanpa roh dari keadilan dan keberpihakan pada perlindungan rakyat sebagai korban masif.
Bahkan dalam kasus ini, pengadilan juga tidak jadi merampas harta Angelina yang berasal dari hasil suap.
"Cacat metodologis berakibat putusan tandus dari ruh keadilan," pungkas Busyro.
Seperti diketahui, majelis dalam pertimbangannya juga tidak sepakat dengan JPU KPK tentang kerugian negara. Majelis menyatakan Angie tidak menerima uang dari proyek Wisma Atlet, sebagaimana dakwaan pertama yakni melanggar pasal 12 huruf a juncto pasal 18 UU Tipikor. Majelis pun tak menganggap ada kerugian negara.
Karenanya majelis tak hanya membebaskan Angie dari dakwaan pertama, tetapi juga tidak memerintahkan perampasan harta. "Uang yang diterima terdakwa yang berasal dari Permai Grup bukan uang negara," beber majelis.
Dalam pertimbangan majelis, jumlah uang yang diterima Angie memang cocok dengan pembukuan di Permai Grup, sebagaimana pengakuan Rosa. Namun begitu, hakim menjelaskan unsur pemberian belum sempurna karena tidak ada barang bukti dan hanya sekedar asumsi. "(Uang) tidak disita dalam barang bukti, dan hanya pernyataan saksi," kata majelis.
Karenanya majelis menyatakan Angie hanya terbukti menerima suap dari penggiringan anggaran Proyek Kemendiknas, sebagaimana dakwaan ketiga dari JPU yakni melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sebab sebagai anggota Komisi X DPR yang duduk di Badan Anggaran (Banggar), Angie melakukan korupsi secara berkelanjutan karena telah menerima uang dari Permai Grup untuk menggiring alokasi dana bagi proyek-proyek Kemendiknas tahun 2011.(flo/jpnn)
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas mengatakan putusan yang ringan mempertegas adanya cacat yuridis dalam peradilan kasus dugaan suap yang menjerat Angelina. Padahal aktor kasus itu, yaitu Angelina adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menurut Busyro telah merampas hak-hak rakyat lewat kasus korupsi yang melilitnya
"Aktor sebagai wakil rakyat yang justru merampas hak-hak rakyat. Fakta yang dijarah adalah bidang pendidikan," kata Busyro saat dihubungi wartawan, Jumat (11/1).
Menurut Busyro, hakim tidak memberi makna dan bobot yuridis atas fakta bahwa Angie-panggilan Angelina- merebut hak rakyat itu. Akibatnya, putusannya kering tanpa roh dari keadilan dan keberpihakan pada perlindungan rakyat sebagai korban masif.
Bahkan dalam kasus ini, pengadilan juga tidak jadi merampas harta Angelina yang berasal dari hasil suap.
"Cacat metodologis berakibat putusan tandus dari ruh keadilan," pungkas Busyro.
Seperti diketahui, majelis dalam pertimbangannya juga tidak sepakat dengan JPU KPK tentang kerugian negara. Majelis menyatakan Angie tidak menerima uang dari proyek Wisma Atlet, sebagaimana dakwaan pertama yakni melanggar pasal 12 huruf a juncto pasal 18 UU Tipikor. Majelis pun tak menganggap ada kerugian negara.
Karenanya majelis tak hanya membebaskan Angie dari dakwaan pertama, tetapi juga tidak memerintahkan perampasan harta. "Uang yang diterima terdakwa yang berasal dari Permai Grup bukan uang negara," beber majelis.
Dalam pertimbangan majelis, jumlah uang yang diterima Angie memang cocok dengan pembukuan di Permai Grup, sebagaimana pengakuan Rosa. Namun begitu, hakim menjelaskan unsur pemberian belum sempurna karena tidak ada barang bukti dan hanya sekedar asumsi. "(Uang) tidak disita dalam barang bukti, dan hanya pernyataan saksi," kata majelis.
Karenanya majelis menyatakan Angie hanya terbukti menerima suap dari penggiringan anggaran Proyek Kemendiknas, sebagaimana dakwaan ketiga dari JPU yakni melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sebab sebagai anggota Komisi X DPR yang duduk di Badan Anggaran (Banggar), Angie melakukan korupsi secara berkelanjutan karena telah menerima uang dari Permai Grup untuk menggiring alokasi dana bagi proyek-proyek Kemendiknas tahun 2011.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andi Enggan Seret Nama Anas
Redaktur : Tim Redaksi