KPPN V Jakarta Kebut Jalur Menuju Zona Steril Korupsi

Selasa, 07 Maret 2017 – 13:23 WIB
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta saat menggelar sosialisasi program akselerasi pembangunan zona integritas, Selasa (7/3). Foto: Fathan Sinaga/JPNN.Com

jpnn.com - jpnn.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta menggelar sosialisasi program akselerasi pembangunan zona integritas, Selasa (7/3). 

Melalui program itu, mitra kerja KPPN V Jakarta diharapkan bisa menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayanani (WBBM).

BACA JUGA: Negeri Tanpa Telinga Bisa Dijadikan Kampanye Antikorupsi

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rina Robiati mengatakan, program itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan instansi yang bebas dari korupsi.

"Bahwa dengan adanya pakta integritas ini, kami ingin membangun instansi yang menuju WBK dan WBBM. Sehingga pelayanan akan ditingkatkan," kata dia di Kantor KPPN V Jakarta di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

BACA JUGA: Setahun, Indeks Antikorupsi Naik 0,43 Persen

Karenanya, segala jenis gratifikasi dan budaya negatif lainnya yang menurunkan kualitas pelayanan birukrasi harus dihapuskan. Bahkan hal itu bisa dimulai dari yang paling kecil dengan tidak memberi uang imbalan ke office boy di kantor.

"Tentunya seperti peningkatan pelayanan, good government, tata kelola publik, dan kepercayaan publik kepada KPPN itu akan lebih meningkat lagi," jelasnya.

Hal itu diamini oleh Kepala KPPN V Jakarta Lasmaria Manurung. Menurutnya, program ini semata mendukung misi Nawacita Presiden Joko Widodo. 

"Ini kami dekralasikan untuk menuju WBK dan WBBM. Sehingga satker kami mengetahui apa yang kamilakukan. Dan pelayanan kami dapat diketahui semuanya," jelas dia. 

Dia menambahkan, mitra kerja KPPN V Jakarta ada sebelas instansi. Yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Lembaga Sandi, Badan Atom Nasional, BIN, Kementerian Hukum dan HAM, Arsip Nasional, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pertahanan.

"Harapannya kami bisa meningkatkan pelayanan, transparan, dan efesien kerja," pungkas Lasmaria.(mg4/jpnn)


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler