jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya potensi persaingan usaha tidak sehat, dalam revisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, tentang Label Pangan Olahan.
Pasalnya, peraturan tersebut hanya fokus untuk pelabelan BPA terhadap kemasan galon berbahan Polikarbonat (PC).
BACA JUGA: Jasa Raharja Siap Kawal Pemudik di Jalur Darat
Terkait hal tersebut, KPPU meminta agar ikut dilibatkan dalam pembahasannya karena revisi aturan ini bisa berpotensi merusak persaingan usaha.
“Dengan isu adanya wacana perubahan peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, kami akan mulai koordinasi dengan BPOM untuk melihat perkembangan dari rencana perubahan ini,” ujar Direktur Kebijakan Persaingan KPPU, Marcellina Nuring Ardyarini, dalam diskusi Menelisik Isu BPA, Peran Buzzer, LSM, dan Organisasi Baru dalam Pembangunan Opini.
BACA JUGA: Bank Mega Berbagi 19.600 Paket Sembako Senilai Rp 2,5 Miliar
Selain berkoordinasi dengan BPOM, menurut Marcellina, KPPU juga akan melakukan analisa lanjutan dengan meminta pendapat dari para pakar atau ahlinya, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaku usaha juga akan diundang jika memang nantinya diperlukan untuk memetakan mengenai struktur industri dan bagaimana persaingan di industri tersebut.
BACA JUGA: Rektor Unpar: Presiden Jokowi Tegas dan Berkomitmen Dalam Penegakan Hukum
“Kami juga akan melihat pengaturan BPA ini di negara-negara lain untuk dijadikan dasar sebagai bahan-bahan kami dalam melakukan analisis untuk menentukan bagaimana sisi persaingannya,” tuturnya.
KPPU sambung Marcel, akan berusaha melakukan pencegahan di awal terhadap hadirnya kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi terjadinya persaingan usaha.
“Kami membuat daftar periksa asesmen kebijakan persaingan usaha. Nah, ini mungkin nanti yang akan kami coba koordinasikan dan diskusikan dengan pihak BPOM jika memang wacana ini berlanjut. Karena kami tidak tahu apakah revisi Peraturan BPOM ini ada kelanjutannya atau tidak setelah kemarin kabarnya dikembalikan oleh Seskab,” katanya.
Dia berharap regulator berhati-hati dalam menyusun kebijakan. Sebisa mungkin harus memperhatikan aspek-aspek dalam persaingan usaha.
"Jangan sampai merusak persaingan usaha,” harapnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada