“Pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono, tidak ada masalah. Memang ada dualisme, ada kepengurusan kembar. Kami menunggu hasil MA, mana yang diakui,” ujar anggota KPU DKI yang membidangi pencalonan Jamaluddin F Hasyim.
Dukungan PDS untuk pasangan tersebut memang sangat krusial. Pasalnya bisa berakibat kurangnya jumlah dukungan, 15 kursi jika ada masalah. Hal itu tidak demikian halnya dengan dukungan PDS ke Foke dan Nachrowi. “Tapi sekarang untuk Pak Alex dan Nono, sudah tidak ada masalah lagi. Konflik kepengurusan PDS tidak akan berpengaruh pada keduanya. Sebab, Senin malam kemarin, ada 20 partai non parlemen yang mendaftarkan dukungan buat keduanya,” beber Jamaluddin.
Itu berarti kata dia, jumlah dukungan untuk pasangan tersebut, melampaui persyaratan. Keduanya bisa seperti pasangan lainnya, tidak terganggu konflik kepengurusan dari partai pendukung. “Sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal berlaga saja nanti,” terang Jamaluddin.
Pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan administrasi berkas persyaratan. Hal itu dilakukan untuk enam pasangan calon. Seperti jumlah harta kekayaan, ijazah dan sebagainya. “Kami sedang melakukan pemeriksaan berkas administrasi,” terang Jamaluddin.
Terkait permintaan salinan berkas administrasi yang diserahkan calon oleh Panwaslu, Jamaluddin meminta wasit pemilu itu lebih kritis. “Panwaslu itu harusnya lebih aktif melakukan penjaringan di lapangan, mencari temuan yang diduga bermasalah,” ujar pria yang pernah menjadi Panwaslu DKI tersebut. “Panwaslu membentuk posko-posko pengaduan. Kalau pemeriksaan administrasi itu tugas KPU, panwaslu pengawasan. Panwaslu harus rajin ke lapangan melakukan penjaringan. Jangan cuma minta salinan berkas saja,” pungkas Jamaluddin.
Untuk diketahui Panwaslu DKI yang diketuai Ramdansyah, sudah berkirim surat ke KPU DKI, untuk mendapatkan salinan berkas pendaftaran calon. Panwaslu juga akan meminta salinan berkas yang sudah dinyatakan lengkap. Untuk kemudian dilakukan penelitian ke lapangan.
Sementara itu, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) DKI Jakarta Wahyu Dinata meminta penyelenggara pemilu mengumumkan kekayaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang berlaga. “Mereka tentu melampirkan laporan hasil kekayaannya. Umumkan saja. Misalnya untuk incumbent, selama belum menjabat gubernur, kekayaannya berapa. Setelah menjabat dan maju lagi, berapa. Hal itu berlaku pula buat calon lainnya,” pungkas Wahyu. (dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PSU Buton Tanpa Kampanye Calon
Redaktur : Tim Redaksi