jpnn.com - JAKARTA – Hingga Jumat (25/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum juga menerima data temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut sekitar 11 juta dari 187 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diduga bermasalah.
“Bawaslu belum memberikan by name (berdasarkan nama data pemilih yang diduga masih bermasalah). Hanya menyebutkan sekian di sini, sekian di sana. Angka itu kami juga punya dan bisa bereskan, tapi persisnya dimana?,” ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay di gedung KPU, Jakarta, Jumat (25/10).
BACA JUGA: Desak Bentuk Pansus Pelanggaran Norma dan Etika di Sekolah
Untuk itu Hadar berharap Bawaslu dapat secepatnya menyerahkan data secara lengkap, mengingat singkatnya waktu yang ada. Sehingga penyisiran efektif dilakukan dan penetapan rekapitulasi DPT nasional tidak lagi molor dari jadwal, yang menurut rencana ditetapkan 4 November mendatang.
“Kami yakin (penetapan DPT tidak akan mundur lagi). Tapi semua pekerjaan ini tak bisa tanpa ada masukan dari pihak luar,” katanya.
BACA JUGA: Ngaku Korban Pers, Presiden SBY Dituding Menghina Pers
Namun dalam memberi masukan, Hadar menilai pihak-pihak yang peduli terhadap kesuksesan Pemilu 2014, tidak cukup hanya sekadar mengkritik. Tapi perlu membantu KPU dengan menyerahkan data temuan dugaan permasalahan.
Sementara itu ketika ditanya pendapatnya terkait jadwal penetapan DPT yang mundur atas rekomendasi dari Bawaslu, Hadar mengaku dirinya menyadari penetapan DPT memang perlu diundur. Tapi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, KPU butuh legalitas dari Bawaslu untuk dapat melakukan hal tersebut. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Kajian PPATK: Staf di Pemda Tertinggi Lakukan Korupsi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Nazar Sebut Setya dan Anas Atur Proyek e-KTP
Redaktur : Tim Redaksi